Minta Anggaran Bakamla Rp 726 M, Menteri Tedjo Apes di DPR

Selasa, 10 Februari 2015 – 17:11 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno ketiban apes di DPR. Pasalnya, anggaran untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk Presiden Joko Widodo Desember 2014 lalu tak bisa dialokasikan dalam RAPBN Perubahan 2015.

Ini terungkap dalam rapat badan anggaran dengan empat menko, salah satunya Tedjo. Menurut Ketua Banggar Ahmadi Nur Supit, Banggar tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk Bakamla yang diminta Tedjo sekitar Rp 726 miliar karena tidak ada usulan dari Menteri Keuangan maupun usulan langsung dari Kemenko Polhukam.

BACA JUGA: PNS Harus Maksimal Agar Negara tak Sia-Sia Membayar

"Terhadap Kemenko Polhukam, dua-duanya tidak ada usulan. Tapi Pak Menko, semua ruang lingkup yang bapak rencanakan saya kira sudah tercover dalam tambahan untuk Kemenhan dan TNI sekitar Rp 5 T lebih," kata Supit, Selasa (10/2).

Saat diberikan waktu oleh pimpinan Banggar untuk memberikan tanggapan, Menteri Tedjo menyatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan Bakamla itu sudah diusulkannya ke Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Tapi dia terlihat heran kenapa usulannya tidak sampai ke DPR.

BACA JUGA: Ternyata Suhardi dan Anang Iskandar Belum Dicoret dari Bursa Kapolri

"Kami usulkan anggaran tambahan ke Kemenkeu, untuk peralatan, Bakamla menangani keamanan laut, TNI untuk pertahanan. Kami terus terang sudah mengajukan kepada Kemenkeu. Kalau tidak sampai kemari ya mungkin hilang di jalan," celetuknya.

Akhirnya dalam rapat kali ini, khusus untuk Kemenko Polhukam, Banggar DPR hanya mengetok palu untuk alokasi anggarannya sebesar Rp 519.573.524.000. Itu terdiri dari APBN murni 2015 sebesar Rp 449,6 miliar, ditambah Rp 70 miliar setelah perubahan asumsi makro ekonomi.

BACA JUGA: Tak Pembekuan Aset Teroris, Indonesia Ditegur Internasional

Menurut Supit, pengesahan ini dengan catatan bila masih memungkinkan ada ruang saat pembahasan komisi-komisi, usulan ini bisa disisipkan. Namun harus dibahas secara teknis oleh Kemenkeu dengan komisi terkait.

"Supaya enak juga perasaan teman-teman Nasdem. Seolah-olah tidak diperjuangkan, diperjuangkan. Kita sudah dengar pendapat teman-teman fraksi. Itu tadi anggaran untuk Bakamla yang harus kita support anggarannya," tambah Supit menyindir politikus Nasdem di Banggar, Patrice Rio Capella, yang ngotot memperjuangkan tambahan anggaran untuk Kemenko Polhukam, sembari disambut tawa peserta rapat. (fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ormas Islam Siap Kerahkan Massa demi KPK


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler