Minta Bukti Dugaan Skandal Rp 300 M

JAKARTA - Dugaan KKN atas alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar di komisi E (bidang pendidikan) DPRD DKI Jakarta dalam APBD Perubahan 2010 membuat kalangan dewan gerahNamun Wakil Ketua DPRD DKI Inggard Jhosua meminta semua pihak tidak langsung menjatuhkan penilaian negatif kepada kalangan dewan

BACA JUGA: Jakarta Dianggap Tak Siap Hadapi Gempa

Sebab persoalan itu belum masuk ke ranah hukum.
   
Kendati demikian, dirinya mengakui bahwa terdapat alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasana dan rehab bangunan sekolahNamun, belum bisa dibuktikan adanya penyimpangan seperti yang dilaporkan Indonesia for Tranparency and Accountability (INFRA) Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
   
“Saya kira semua anggota dewan akan mematuhi hukum yang berlaku

BACA JUGA: Segera Normalisasi Kali Angke

Kalaupun ada indikasi korupsi, perlu pembuktianSehingga lembaga wakil rakyat di Jakarta tidak disudutkan dengan sesuatu masalah yang belum tentu terbukti kebenarannya,” ujar Inggard, kemarin.
   
Temuan indikasi KKN tersebut diawali hasil investigasi INFRA Jakarta terkait potensi kerugian daerah sebesar Rp 1,53 triliun dalam APBD Perubahan DKI 2010

BACA JUGA: Jakarta Tak Lagi Nyaman ?

Bahkan terdapat indikasi duplikasi anggaran dengan anggaran dekonsentrasiApalagi, belakangan ini ditemukan bahwa penetapan harga pengadaan alat-alat laboraratorium di sekolah yang masuk alokasi anggaran tersebut telah dimark-up hingga 300 persen.
   
Tak hanya itu, ada dugaan bahwa oknum pejabat di BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) DKI akan mendapatkan jatah sebesar Rp 100 juta sebagai tanda meloloskan titipan oknum pengusahaSeperti diketahui, anggaran itu terkait dengan program peningkatan sarana prasarana pendidikan tingkat SMA/SMKN pada Dana Dekonsentrasi dengan beberapa pengadaan Laboratoratorium Bahasa untuk SMA/SMKN(rul)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Banjir, Hindari Daan Mogot