Minta Dahulukan Kepentingan Bangsa

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) bersatu dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah)Dua ormas Islam terbesar ini kompak mengeluarkan pernyataan bersama, mengajak seluruh komponen bangsa untuk lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat.

Pernyataan  bersama ini ditandatangani dua ketua umumnya, Hazim Muzadi dan Din Syamsuddin, di Jakarta, Sabtu (19/12)

BACA JUGA: Takut Boediono dan Ani Nyanyi

Pernyataan bersama ini sekaligus menyambut tahun  baru Islam 1431 Hijriah"Banyak permasalahan bangsa, terkait dengan permasalahan penegakan hukum yang belum terpecahkan, akibat tendensi kepentingan pribadi dan kelompok yang kuat," kata Sekretaris umum PP MUhamadiyah Rozak Saleh dihadapan wartawan, di Jakarta.

Menurut Rozak, sebelumnya Ketua umum PB NU dan PP MUhamadiyah sudah melakukan pertemuan

BACA JUGA: Jelang Natal Kiriman Paket Melonjak

Pertemuan itu, selain dihadiri oleh Hasyim Muzadi dan Din Syamsudin juga dihadiri oleh sejumlah pengurus besar masing-masing.

Untuk itu, kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu menghimbau agar dalam seratus harinya, pemerintah benar-benar mampu menunjukkan political will untuk membangun pemerintahan yang bersih dan  memberikan keteladanan bagi rakyat.

Pada kesempatan itu NU dan Muhammadiyah juga sepakat untuk kembali aktif mendorong terwujudnya gerakan nasional antikorupsi seperti yang pernah mereka lakukan yang direspon pemerintah dan DPR dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hasyim, sebenarnya pembentukan KPK agak meleset dari target gerakan nasional antikorupsi yang digagas NU-MuhammadiyahSaat itu mereka membayangkan gerakan nasional akan dipimpin langsung oleh presiden dengan strategi dan langkah yang komprehensif.

"Korupsi di Indonesia terlalu besar untuk dihadapi sebuah komisi, harus melalui gerakan nasional yang dipimpin langsung oleh presiden

BACA JUGA: Wako Dukung Batam jadi Provinsi

Saat ini yang terjadi baru sebatas menangkap koruptor, namun belum memberantas korupsi," katanya.(aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 60 Persen Penderita HIV Warga Desa