Minta Dilayani, BURT DPR Dikecam

BANJARMASIN - Kedatangan beberapa anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke Banjarmasin menuai kritik dari beberapa kepala daerah,  salah satunya adalah Wakil Walikota Banjarmasin Irwan AnshariMenurut Irwan, BURT yang seharusnya menyerap aspirasi justru jauh dari harapan.
 
Irwan sendiri hadir mewakili Walikota Banjarmasin Muhidin dalam pertemuan Pemprov Kalsel dan Forum Pimpinan Daerah dengan BURT DPR RI

BACA JUGA: MUI: Pemerintah Harus Serius Atasi Prostitusi Anak Sekolah

Pertemuan berlangsung di Graha Abdi Persada Kantor Gubernur Kalsel, Rabu (23/11)

Rombongan BURT DPR RI sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua BURT DPR RI, Pius Lustrilanang

BACA JUGA: Mendagri Minta Perda Kota Bandarlampung Direvisi

Ia bersama sekitar 10 anggota dewan yang terdiri dari beberapa fraksi seperti Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan Fraksi PDIP.

Kritik yang disampaikan Irwan antara lain mengenai perilaku anggota DPR RI yang justru terkesan minta dilayani saat datang ke daerahMenurut dia, seharusnya justru anggota DPR RI lah memikirkan kemajuan pembangunan daerah dengan menyerap aspirasi mana saja yang harus diperjuangkan di pusat

BACA JUGA: Tapian Nadenggan Dituding Caplok Tanah Warga

"Jadi jangan minta fasilitas, saya pikir anggota DPR RI yang harus memikirkan warga daerah agar bisa curhat ke DPR RI," ujar Irwan dihadapan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan beberapa peserta pertemuan lainnya.
 
Selain mengkritik prilaku tersebut, Irwan juga menilai mekanisme penyerapan aspirasi DPR RI tidak efektif dan cenderung boros anggaran
"Seharusnya ada sarana aspirasi lainnyaBiar tidak terhalang protokol dan sebagainya karena sekarang sudah era IT yang bisa digunakanSaya amati DPR RI punya website tapi lemot, SMS DPR juga mustahil dibalas," cetus Irwan

Ditambahkan Irwan, minimnya aspirasi yang dapat diserap juga tak lepas dari kurang aktifnya anggota DPR untuk kembali ke daerahnya pada masa resesTak hanya itu, Irwan menilai banyak anggota DPR yang ditempatkan pada komisi yang tak sesuai dengan kompetensinya

"Banyak anggota DPR salah tempatkan komisi seharusnya bisa majukan daerahAnggota DPR juga jangan malas pulangKami mohon DPR benar-benar memahami daerah," imbuhnya.
 
Sementara itu, kritik juga disampaikan oleh Gubernur Kalsel Rudy AriffinMenurut Rudy, Kalimantan selama ini selalu dianaktirikan oleh pemerintah pusat

“Kita punya sumber daya alam tapi aspirasi kami tidak terlalu didengarSebagai contoh dalam MP3EI (Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Kalimantan merupakan koridor tersendiri tetapi kita lihat Jalan Trans Kalimantan yang diperjuangkan sampai sekarang belum selesai,” ujar Rudy

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Rombongan BURT DPR RI Pius Lustrilanang tak menampik masih banyak aspirasi yang disampaikan namun tak ada realisasiMeski demikian, mantan aktivis penentang Rezim Soeharto ini menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengubah hal tersebut

“Yang jelas kita ingin keluar dari jebakan iniBagaimana setiap aspirasi yang disampaikan daerah baik dari pemda dan masyarakat ada tindak lanjut, berarti sistem harus dibangunAspirasi ditampung tak harus melalui anggota DPR yang kembali ke daerah, bisa juga melalui orang lain atas nama anggota DPRKedepan, seharusnya ada mekanisme menampung aspirasi tak hanya dari komisinya saja yang diperjuangkan tapi semua permasalahan wajib diperjuangkan,” tegasnya(tas/fuz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Protes Pusat, Kotabaru Minta Dukungan Kotim