jpnn.com, JAKARTA - Aksi massa memprotes hasil Pemilu 2024 dikhawatirkan akan berlangsung sebelum penetapan dan pengumuman pada Rabu 20 Maret.
Pakar Komunikasi Politik Antonius Benny Susetyo mengatakan penyampaian pendapat tersebut merupakan bagian dari hak publik di negara demokrasi, tetapi jangan sampai menimbulkan benturan.
BACA JUGA: Pemilu 2024: Kemunduran Demokrasi dan Ancaman Masa Depan Agenda Kerakyatan
Tokoh agama Katolik itu mengatakan aksi massa memprotes hasil Pemilu harus dilihat sebagai bagian dari demokrasi.
Menurutnya, dalam negara demokrasi orang menyampaikan aspirasi dan berbeda pendapat adalah hal yang wajar.
BACA JUGA: KPU Siap Beri Jawaban Jika Dicecar Dugaan Pelanggaran Pemilu Saat RDP
Benny menilai potensi kekerasan dalam aksi massa memprotes hasil Pemilu sangat kecil. Namun, ia mendorong adanya dialog untuk menjelaskan proses penyelenggaraan Pemilu, KPU harus terbuka terhadap masalah yang dihadapi serta persoalan IT yang jadi concern publik.
“Jangan sampai benturan terjadi karena komunikasi tersumbat,” kata pria yang akrab disapa Romo Benny tersebut.
BACA JUGA: Diskusi Bersama Pakar IT, Hasto Sebut Sirekap Jadi Alat Konspirasi dan Kejahatan Pemilu 2024
Benny mengatakan mekanisme angket bisa dijalankan untuk mencegah aksi massa meluas. Angket sangat penting untuk penyelidikan agar semua menjadi terang benderang, dugaan kecurangan menjadi hilang.
“Angket itu jadi harapan publik, solusi untuk demokrasi berkualitas. Kalau angket berjalan baik, maka dengan sendirinya eskalasi massa tidak membesar. Ini tantangan kita menyelamatkan keadaban demokrasi dengan membangun proses demokrasi yang sehat lewat sebuah mekanisme. Mekanisme angket harus betul-betul membuktikan ke publik punya kredibilitas, sehingga publik merasa diyakinkan, asumsi publik bisa terjawab,” pungkas Benny. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi