jpnn.com, PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali menyinggung soal inovasi dan terobosan Pemerintah Daerah dalam program vaksinasi Covid-19 dan upaya menangani pandemi.
Menurut Mendagri, di masa krisis seperti pandemi saat ini, sinergisitas pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan.
BACA JUGA: Mendagri Ajak Masyarakat di Palembang Tak Ragu Divaksin Covid-19
Produk inovasi yang berasal dari pemerintah daerah bisa diberikan kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, komunikasi yang terjalin, tak hanya dari atas ke bawah atau top-down saja, namun juga bottom-up.
BACA JUGA: Ruben Onsu dan Ivan Gunawan Sudah Buat Kesepakatan Jika ada yang Meninggal Duluan
Dalam program vaksinasi Covid-19 misalnya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mengedepankan kreativitas dalam menjalankan kebijakan.
“Kami harapkan pemerintah daerah melakukan terobosan, begitu menerima (dosis vaksin), dia harus mendistribusiakan, setelah itu melakukan vaksinasi dengan cepat,” ujar Mendagri saat meninjau vaksinasi di Jakabaring Sport City, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (31/3).
BACA JUGA: Kemendagri Launching Aplikasi e-Perda di Banten
Adapun konsep atau skenario yang dimaksudkan Mendagri adalah membuat kelompok prioritas penerima vaksin.
Data ini nantinya bisa diperoleh melalui kolaborasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga vaksinasi dapat dilakukan by name by address, tepat sasaran.
“Konsep untuk memvaksinasi mereka yang rentan; lansia, nakes, komorbid. Ini harus dijadikan target sehingga bisa dihitung. Kerja sama Dinkes dan Dukcapil, by name by address. Kemudian dari skenario itu, mereka ditarget, sehingga bisa membuat, memiliki angka kebutuhan minimal. Iu skenario minimal,” bebernya.
Setelah skenario atau konsep minimal terdata, dilaporkan dan mendapatkan prioritas untuk divaksin, pemerintah daerah dapat mendata kelompok prioritas lainnya, di luar kelompok prioritas utama.
"Setelah itu, kalau yang super prioritas ini sudah divaksin, ditambah lagi dengan mereka yang urgent, ini namanya skenario moderat,” ujarnya.
Kemudian skenario ketiga, pemerintah daerah bisa membuat konsep kelompok non-prioritas yang masih dilakukan dengan kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Baru yang ketiga adalah skenario maksimal, ini minimal 2/3 dari populasi, termasuk yang sehat-sehat, semua, anak-anak muda yang perlu divaksin, itu juga kelompok nonprioritas. Saya minta ke daerah, ada data bottom-up,” tegas Mendagri.(chi/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ajinomoto Indonesia Berkomitmen Kurangi Penggunaan Air Hingga 35 Persen
Redaktur & Reporter : Yessy