Minta Pemekaran Kaltara, Sambangi Politisi Hanura

JAKARTA – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim mendesak Presiden SBY agar mencabut moratorium pemekaran daerah yang mengganjal pembentukan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)Ketua KNPI Kaltim, Viktor Yuan, menegaskan bahwa desakan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada presiden dalam waktu dekat

BACA JUGA: Taufan Diunggulkan jadi Ketum KNPI

“Kami akan segera melayangkan surat kepada presiden dan menggelar jumpa pers agar persoalan ini ditanggapi serius oleh pemerintah pusat,” kata Viktor Yuan kepada wartawan usai bertemu anggota Komisi II DPR RI Akbar Faizal di ruang Fraksi Partai Hanura, Kamis(27/10).

Sebelumnya sejumlah pengurus KNPI Kaltim, termasuk dari Tarakan dan wilayah utara lainnya menggelar demo di Bundaran HIPada aksi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian tersebut, mereka membentangkan spanduk yang berisi desakan agar pemerintah pusat segera mengesahkan provinsi Kaltara dan memberi perhatian lebih kepada wilayah perbatasan.

“Kita datang ke DPR ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltara yang sudah jenuh dengan keadaan mereka yang katanya serambi terdepan di negara masih menjadi serambi yang terbelakang,” kata Viktor Yuan.

Masyarakat di perbatasan, sebut Viktor, juga bosan dihina oleh negara tetangga

BACA JUGA: Priyo Dianggap Lebih Layak Ketimbang Ical

“Mereka juga bosan diperbudak oleh negara tetanggaUntuk itu, KNPI Kaltim fokus pada perjuangan membentuk provinsi Kaltara,” tegasnya.

Viktor juga menyayangkan tak satu pun anggota DPR RI dari Kaltim yang  berhasil mereka temui kemarin

BACA JUGA: Marzuki Lebih Pentingkan Kriteria Ketimbang Figur Capres

“Itu yang saya sangat sayangkanSemoga ini bisa menjadi perhatian anggota DPR dari Kaltim untuk memperjuangkan Kaltara bersama-sama KNPI Kaltim,” ujarnya.

Menanggapi desakan itu, Akbar Faizal mengungkapkan, ada sikap yang ironis yang ditunjukkan pemerintah dalam hal penataan perbatasanJika hendak membenahi perbatasan, maka Provinsi Kaltara merupakan salah satu solusi

“Yang jadi masalah adalah, ini pernyataan saya ya, tolong tanyakan kepada presiden, sebenarnya sikap Anda (presiden, Red.) tentang moratorium itu apa? Apakah dicabut atau tidakJangan dilempar-lempar ke komisi IIKami itu enggak ada masalah kitaYang namanya Kaltara itu memang harus dibentuk provinsinya,” kata politisi yang mantan wartawan itu(ris/yes/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jagokan Aburizal Bakrie, Priyo Tak Mau Dimarahi