jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB diminta turun tangan mengendalikan harga gas elpiji 3 kg. Sebab, kenaikan harga gas yang banyak digunakan kalangan rumah tangga itu sudah menjadi masalah lintas kabupaten/kota di NTB.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Bambang Juni Watono, mengatakan, setelah timnya turun ke lapangan, kenaikan harga gas kemasan 3 kg dipicu tidak lancarnya proses distribusi ke NTB. Terutama akibat lambatnya bongkar muat barang di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. "Ini membuat harga gas naik," katanya.
BACA JUGA: Panen Cengkih, Perputaran Uang Satu Desa Tembus Rp 2,7 M
Bambang menambahkan, Pemkot Mataram tidak bisa berbuat banyak. Menurutnya, hanya Pemprov NTB yang bisa maksimal melakukan intervensi mengatasi kenaikan harga gas tersebut. "Kewenangan kami terbatas, makanya pemprov yang harus turun tangan," katanya.
Ia juga akan terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, baik Hiswana Migas maupun agen-agen untuk memastikan pasokan gas ke Mataram tetap lancar. "Yang bisa kami lakukan sekarang adalah memastikan distribusi lancar," katanya.
BACA JUGA: Kambing Doyan Makan Beling
Bambang menegaskan, kebutuhan untuk membuat depo mini gas sudah sangat mendesak. Dengan tingkat kebutuhan yang tinggi, NTB tidak bisa bergantung lagi dari wilayah lain. Sebab jika kondisi itu terus terjadi, maka ke depan pasti akan menyebabkan kenaikan harga elpiji lagi.
Ia mengaku tidak menginginkan hal itu terjadi. "Kita harus segera punya depo mini, sangat mendesak," tegasnya.(jpnn)
BACA JUGA: Desak Bupati Pasuruan Mau Buka Isi MoU
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aturan Baliho Caleg Dinilai Belum Jelas
Redaktur : Tim Redaksi