Minta Pilkada tanpa Pengerahan Massa

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengusulkan agar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tidak lagi menggunakan pengerahan massaKampanye diusulkan hanya berupa debat publik dengan massa terbatas

BACA JUGA: PKS Juga Pasang Target Tiga Besar

Usul pemerintah pusat tersebut akan dimasukkan dalam revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

Mendagri mengatakan, usulan tersebut sesuai dengan perintah presiden untuk membuat desain Pilkada yang efisien

BACA JUGA: Menanti Bukti Kiprah Ibas

"Tugas kita dalam revisi UU 32/2004 ini adalah bagaimana biaya kampanye itu tidak sebesar sekarang lagi," kata GamawanPeniadaan pengerahan massa, menurut Gamawan, bisa menekan biaya Pilkada

BACA JUGA: Bawaslu Rekomendasikan Bentuk DK KPU

Mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut mencontohkan Pemilu di negara maju yang lebih banyak berkampanye melalui debat publik"Kalau kita yang banyak justru pengerahan massa, konflik di daerah pemilihanNah itu perlu cost besar sekali," kata Gamawan.

Untuk 244 Pilkada sepanjang 2010, biaya yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 3,546 triliunItu belum termasuk perputaran biaya yang berasal dari para calonGamawan menghitung, jika tiap calon mengeluarkan Rp 5 miliar, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 8 triliun"Itu terbuang terbuang hanya untuk spanduk, stiker, dan baliho," katanya.

Gamawan mengatakan, saat ini pemerintah pusat terus berusaha membuat agar desain Pilkada tidak memakan biaya tinggiUpaya menghindari politik uang juga menjadi perhatian pemerintah"Jangan main politik uang karena beban calon kepala daerah ini makin besarAkhirnya, bisa terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum," kata Gamawan.

Meskipun meminta agar biaya Pilkada dihemat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak setuju dengan usul pemilihan kepala daerah dilakukan tidak langsung melalui DPRD"Terhadap pendapat itu saya tidak setuju karena pemilihan langsung lebih baik," kata PresidenSBY hanya meminta Mendagri agar memastikan Pilkada diselenggarakan dengan biaya yang wajar"Sebelum kita buru-buru merubah sistem yang ada, kita ubah dulu excess money politic, ataupun (terjadinya) kekerasan-kekerasan," kata Presiden(sof/iro)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jago Demokrat-Golkar Unggul di Medan