jpnn.com, JAKARTA - Kadin DKI Jakarta menilai sudah saatnya Presiden Joko Widodo memimpin langsung upaya mengatasi krisis minyak goreng yang tak kunjung usai.
"Kementrian Perdagangan sudah melakukan tupoksinya, kita apresiasi tinggi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Perdagangan, namun krisis minyak goreng saat ini skalanya sudah melampaui ranah kewenangan Kementrian Perdagangan," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta bidang Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga Laja Lapian.
BACA JUGA: Carut-marut Pengelolaan Minyak Goreng adalah Ironi di Negeri Penghasil CPO
"Ada ranahnya pemerintah provinsi untuk distribusi di pasar pasar, ada ranah nya kepolisian jika ada dugaan penimbunan, ranah Bea Cukai jika ada dugaan penyelundupan ekspor, juga tentunya Kementrian Perindustrian. Jadi ini sudah eskalasinya sudah bukan lagi sektoral tapi sudah meluas."
Ia mengungkapkan bahwa anggota biasa dan anggota luar biasa Kadin DKI Jakarta mulai merasa ada optimisme saat mengetahui Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah bersuara atas kondisi ini.
BACA JUGA: Tok! Pemerintah Gelontorkan Subsidi Minyak Goreng, Sebegini Besarannya
Kadin DKI Jakarta juga sangat mencermati langkah-langkah Menteri Perdagangan M Lutfi dalam menyelesaikan masalah minyak goreng ini.
Namun, dengan eskalasi yang begitu cepat, maka sudah saatnya Presiden Joko Widodo untuk segera bertindak menyelaraskan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, dalam sebuah rantai komando.
BACA JUGA: KPPU Sorot Kelangkaan Minyak Goreng, Terus Diperdalam, Hasilnya?
"Presiden harus melakukan langkah langkah darurat. Seperti saat terjadi krisis pasokan batubara, perintahnya adalah setop ekspor. Semua produksi minyak goreng diperuntukkan kebutuhan dalam negeri dahulu."
"Pak Presiden bisa menertibkan lagi pelaku rantai pasok minyak goreng kembali kedalam barisan demi kepentingan masyarakat banyak, kebutuhan rumah tangga, para penjual makanan, warung warung , dan industri makanan UKM," ujar Laja.
Kadin DKI tak luput menuntut pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Di DKI Jakarta, ujar dia, ada lebih dari 151 pasar yang mana 148 di antaranya dikelola oleh PD Pasar Jaya, unit usaha milik pemerintah daerah.
"Kondisi yang terjadi di pasar pasar seperti terhambatnya distribusi, jumlah stok pedagang sampai harga jual pasti dapat di monitor oleh Pasar Jaya sebagai pengelola pasar. Jika komunikasi dapat berjalan baik maka kelangkaan ataupun harga jual tinggi dapat segera diatasi langsung di titik permasalahannya," ucap Laja.
"Keterlibatan Pemprov untuk memastikan kelancaran distribusi minyak goreng juga merupakan amanah undang-undang," tambahnya.
Laja mengingatkan bahwa pemprov harus terlibat aktif guna memastikan ketersediaan bahan pangan seperti minyak goreng di daerahnya masing-masing.
Pemprov harus segera turut aktif dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan bahan pangan dalam kelangkaan bahan pangan saat ini, seperti melakukan operasi pasar, mencabut ijin tempat berdagang jika terbukti ada penimbunan atau penetapan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Tidak bisa hanya menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau kebijakan Kementrian,” sindir Laja.
"Kami yakin dengan komando dari Presiden Joko Widodo, maka semua pihak akan satu suara dan satu irama dalam menyelesaikan masalah minyak goreng ini. Gejolak harga itu biasa terjadi tetapi kami harapkan tetap tersedia dan harganya masih dalam HET dan dalam jangkauan masyarakat banyak," pungkas Laja. (dil//jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil