Miris, APBD Defisit, Beasiswa Siswa Miskin Dihentikan

Jumat, 12 Agustus 2016 – 23:57 WIB
Yatim Mustafa. Foto: Batam Pos/jpg

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Bantuan beasiswa untuk pelajar dari keluarga miskin yang selama ini diberikan Pemprov Kepulauan Riau akan dihentikan mulai tahun ini.

Pemerintah Provinsi Kepri terpaksa menghentikan dana beasiswa pendidikan untuk siswa tidak mampu ini karena APBD Kepri mengalami defisit. Beasiswa ini sifatnya bantuan pendidikan dari Provinsi untuk Kabupaten/Kota. 

BACA JUGA: Tolong..Komoditas Kapas Terpuruk, Petani Merana

"Jangan samakan dana tunda salur dengan bantuan pendidikan. Karena bantuan beasiswa diberikan menyangkut dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri Yatim Mustafa seperti diberitakan Batam Pos (Jawa Pos Group), Kamis (11/8). 

Program ini sudah berjalan dengan baik mulai tahun 2011 sampai 2014 tepatnya saat masa kepemimpinan Gubernur Kepri saat ini, (Alm) Muhammad Sani. 

BACA JUGA: Istri Setya Novanto Ingin Monumen Angeline Segera Terealisasi

Saat itu Sani sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk bantuan pendidikan ke masing-masing Kabupaten/Kota di Kepri. 

"Pada perjalannya, keuangan Pemprov mengalami gangguan. Karena didera oleh defisit anggaran. Konsekuensinya adalah melakukan rasionalisasi," jelas Yatim. 

BACA JUGA: Hamil, Calon CJH Batal Berangkat

Menurut Yatim, rencana anggaran tahun 2015 adalah Rp49 miliar sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing Disdik Kabupaten/Kota. Disebutkannya untuk SMK nilainya Rp1,6 juta. Sedangkan SMA jumlahnya Rp1 juta. 

"Peruntukan tersebut memang bagi yang kurang mampu. Bahkan dalam bantuan pengentasan kemiskinan juga termasuk didalamnya bantuan pendidikan," paparnya. 

Ditambahkannya, beasiswa yang masih dipertahankan oleh Pemprov Kepri adalah beasiswa mitra dengan 11 Universitas. Diungkapkan Yatim, kondisi keuangan sekarang ini, memberikan dampak pada insentif guru. Ditegaskannya, karena sudah terkena penyesuaian tentu harus dipahami oleh Kabupaten/Kota. 

"Artinya Pemprov tidak punya kewajiban atau utang kepada daerah. Semestinya sudah jelas, sifatnya bantuan seperti apa. Ada kemampuan dibantu, kalau tidak ada yang tidak memberikan bantuan lagi," tutup Yatim.(jpg/ray/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Selamat! Relisasi Anggaran Gorontalo Lampaui Target Nasional


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler