jpnn.com, SUBANG - Hari gini, ternyata masih ada juga pekerja diberi Rp 80 ribu per bulan.
Ya, untuk sebulan, bukan sehari. Entah bagaimana duit setara sepuluh porsi nasi goreng gerobak jalanan itu bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.
BACA JUGA: Duh, Ngelus Dada...Perawat Digaji Rp 80 Ribu per Bulan
Resah akan situasi itu, sekitar 500 perawat honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perawat Honorer Indonesia (Forkom PHI) Kabupaten Subang mendatangi gedung DPRD Subang kemarin (12/5).
Mereka memperjuangkan perbaikan nasib. Massa diterima langsung di ruang rapat paripurna oleh Ketua DPRD Beni Rudiono, Ketua Komisi IV H Raska, Wakil Ketua DPRD Agus Masykur, serta Sekretaris BPMSDM Suprayogi dan Kabid Pengadaan Eza.
BACA JUGA: Honorer di RS Jiwa Tagih Gaji Enam Bulan
Seusai audiensi, Ketua Forkom PHI Kabupaten Subang Lia Daliawati SKep mengatakan, kedatangan pihaknya di gedung wakil rakyat bertujuan memperjuangkan nasib para perawat honorer di Kabupaten Subang.
"Selama ini, para perawat dibiarkan oleh pemerintah daerah, termasuk oleh DPRD Subang," ungkap Lia.
BACA JUGA: Duuuh, Nasib Guru Honorer Semakin Buruk
Menurut Lia, selama ini jerih payah para perawat honorer itu dihargai sangat minim.
"Masak, kami digaji oleh pemerintah satu bulan hanya Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu. Sedangkan kami harus melayani para pasien dengan baik dan penuh risiko tertular penyakit yang dibawa pasien," keluhnya.
Selain menuntut kenaikan gaji sesuai UMK sebesar Rp 2,4 juta; para perawat meminta DPRD mendesak pemerintah daerah untuk mengangkat mereka menjadi CPNS.
"DPRD Subang juga harus mendukung perawat satu desa, dari sukwan menjadi kontrak, termasuk jaminan kesehatan, stop diskriminasi, juga ada aturan jasa kapitasi BPJS," ujar Lia.
Hal senada diungkapkan Kabid Pengadaan BPMSDM Kabupaten Subang Eza.
Menurut dia, pihaknya sangat mengapresiasi keinginan para perawat untuk diangkat menjadi CPNS.
"Hal tersebut akan kami sampaikan kepada Plt bupati Subang. Kemudian, kami juga masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait ASN (aparatur sipil negara, Red)," jelasnya.
Eza berharap keinginan para tenaga kesehatan honorer itu mendapat solusi dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Subang Beni Rudiono menjelaskan bahwa keinginan para tenaga kesehatan tersebut untuk diangkat menjadi CPNS akan diperjuangkan dengan baik.
Namun, dia mengakui bahwa hal itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat.
"Yang jelas, kami akan memperjuangkan. Honor untuk para sukwan kesehatan akan dibahas dan dianggarkan di APBD perubahan tahun 2017," ungkap Beni.
Selain itu, menurut Beni, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan akan menganggarkan Rp 12,5 miliar bagi para tenaga kesehatan.
"Tadi Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Ibu Dwinan sudah sepakat untuk mengajukan anggaran tersebut," pungkas Beni. (bds/din/c11/ami/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Sabar Ya, Tinggal Tunggu Diteken Bupati
Redaktur & Reporter : Natalia