jpnn.com, SURABAYA - Hari Kesehatan Dunia yang diperingati setiap 7 April, tahun ini dilalui dalam suasana suram oleh ribuan tenaga medis Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jawa Timur.
Pasalnya, ribuan tenaga medis yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota sejak Januari hingga saat ini belum menerima gaji.
BACA JUGA: Pengangkatan CPNS dengan Permen Tidak Kuat
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari mengaku juga mendapat informasi bahwa 16 dari 38 kabupaten/kota tahun ini, belum mencairkan gaji untuk para tenaga medis Ponkesdes.
"Kami berharap tenaga medis di Ponkesdes segera mendapatkan gaji yang merupakan haknya tepat waktu. Tak boleh lagi ada tunggakan gaji, apalagi sampai tiga bulan lebih," tegas alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu.
BACA JUGA: Sepertinya Pak Jokowi Dibohongi soal Pengangkatan PNS
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menilai, sejatinya program Ponkesdes ini bagus.
Bahkan bisa dibilang ini program unggulan Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Soekarwo.
BACA JUGA: Kasihan Pak Jokowi, Dapat Masukan Tidak Benar
Program ini bagus karena bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pedesaan.
Hanya saja, Agatha mengkritik sistem pembayaran gaji tenaga medis Ponkesdes yang selalu terlambat.
Kondisi itu menjadikan jalannya program ini menjadi tidak maksimal. Karena bagaimanapun juga, meskipun dasarnya kemanusiaan, tapi para tenaga medis Ponkesdes juga berhak mendapat bayaran.
Terlebih, mereka punya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.
"Keterlambatan pembayaran gaji ini khan sebenarnya masalah administrasi saja. Kedepan kami berharap pihak Pemprov serta Pemkab dan Pemkot bisa menata masalah ini lebih baik. Dengan begitu, program Ponkesdes yang baik ini bisa berjalan secara maksimal," ujarnya.
Agatha berharap, Hari Kesehatan sedunia bisa menjadi momentum perbaikan di bidang kesehatan di Jawa Timur.
Khususnya perbaikan nasib para PTT bidang kesehatan di Jawa Timur.
Baik itu dokter PTT, bidan PTT, perawat PTT. Karena itu, dia mendorong agar mereka segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sebab dalam hal kesehatan, mereka adalah ujung tombak, khususnya di ranah promotif dan preventif.(end/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Angkat Bidan PTT dan GGD jadi CPNS, Bantah Langgar UU
Redaktur & Reporter : Natalia