jpnn.com, JAKARTA - Pertamina terus lakukan persiapan untuk alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Anak usaha Pertamina itu akan mengelola Blok Rokan setelah 9 Agustus 2021.
BACA JUGA: Perusahaan Migas Dunia Banyak yang Merugi, Pertamina Justru Raih Laba Bersih Rp15 Triliun
Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Jaffee A Suardin menyatakan salah satu kegiatan yang saat ini sedang berjalan ialah proses mirroring kontrak eksisting yang sudah mencapai 95 persen.
Menurutnya 276 kontrak dari 290 kontrak telah dilakukan mirroring.
“Proses pengadaan barang & jasa di PHR untuk blok Rokan dilakukan dengan beberapa metode yaitu mirroring untuk kontrak eksisting yang ada di CPI dan pengadaan baru untuk kontrak yang belum ada di CPI maupun yang tidak bisa dilakukan mirroring,” ujar Jaffee, pada Selasa (15/6).
Dia juga mengatakan selain melalui mirroring kontrak eksisting dan pengadaan baru, ada kontrak melalui program Local Business Development (LBD).
BACA JUGA: Sepanjang 2020 Pertamina Cetak Laba Bersih Rp 15 Triliun
Saat ini, lanjutnya, terdapat 260 kontrak LBD yang akan diproses secara terpisah melibatkan sekitar 690 mitra LBD.
Sosialisasi LBD tahap 1 telah dilaksanakan pada akhir Mei lalu, saat ini sedang dalam proses dan diharapkan minggu ke 3 atau ke 4 Juni sudah bisa terjadi kontrak.
“PHR akan melakukan evaluasi kesempatan untuk meluaskan keterlibatan masyarakat sekitar dengan melibatkan BUMDesa," bebernya.
Jaffee berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan dalam program LBD serta memastikan program ini ke depannya dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
"Sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dari PHR untuk sama-sama mendukung kelancaran operasi PHR berkontribusi pada ketahanan energi nasional,” tambah Jaffee.
Penyampaian informasi kemajuan dari proses alih kelola ini juga selalu disampaikan Pertamina kepada para stakeholder, antara lain Kementrian BUMN, Kementrian ESDM, dan SKK Migas, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, Kapolda Riau, Pangdam Bukit Barisan, serta komponen-komponen masyarakat seperti Lembaga Adat Melayu Riau, dan stakeholder lainnya.
Jafee menambahkan hal ini kami lakukan agar para stakeholder dapat secara bersama-sama melihat kemajuan dari proses alih kelola yang saat ini sedang dijalankan serta untuk mendapatkan dukungan dan masukan positif agar proses dapat berjalan dengan lancar sesuai tata waktu.
"Diharapkan pada 8 dan 9 Agustus 2021 nanti terjadi proses alih kelola yang seamless, tanpa jeda baik dari sisi operasi maupun penunjangnya," tegas Jaffee. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia