jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengharapkankan Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang penguatan lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Harapannya adalah agar lembaga yang kini dipimpin Bambang Brodjonegoro itu punya kewenangan lebih dalam menyusun program prioritas dan anggarannya dalam APBN.
Misbakhun mengatakan, Bappenas punya peran penting dalam menyusun program pembangunan nasional. Namun, katanya, program-program yang disusun Bappenas ternyata direvisi begitu saja oleh Kementerian Keuangan.
BACA JUGA: Taufik Tuding Pemprov DKI Selundupkan Pasal di Raperda Reklamasi
“Karena itu saya mendorong Presiden Jokowi membuat peraturan pemerintah untuk penguatan Bappenas. Kementerian Keuangan jangan sampai mengubah perencanaan pembangunan. Bappenas harus kita kuatkan,” katanya di Jakarta, Rabu (14/9).
Menurut Misbakhun, dirinya sudah melontarkan hal itu pada rapat kerja Komisi XI DPR dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Selasa malam (13/9). Politikus Golkar itu mengingatkan, sebenarnya wacana tentang penguatan Bappenas sudah muncul saat lembaga itu dipimpin oleh Sofyan Djalil.
BACA JUGA: Politikus PDIP Akui Tenaga Kerja Asing Picu Masalah Sosial
Bahkan, katanya, penguatan peran dan fungsi Bappenas ini sudah menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo. "Tetapi sampai sekarang belum terlaksana karena terhambat belum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai panduannya," ucapnya.
Lebih lanjut wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu menegaskan, penguatan Bappenas dimaksudkan demi kepentingan pembangunan. Sebab, Bappenas pula yang merencanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.
BACA JUGA: Total Sudah 3.143 Aturan Dibatalkan
Lebih lanjut ia menyinggung anggaran Rp 1,3 triliun untuk Bappenas yang diusulkan dalam RAPBN 2017. Ia meragukan dana itu bakal cukup untuk mendanai Bappenas yang punya banyak tugas dalam menyusun konsep pembangunan nasional.
Ia menegaskan, Bappenas juga mengoordinasikan usul-usul tentang pembangunan dari berbagai instansi. Padahal, katanya, Bappenas di era Pemerintahan Soeharto benar-benar bergengsi.
“Terlalu kecil untuk itu. Saya bukan memuji pak Harto berlebihan, tetapi kenyataannya dulu sangat disiplin dan baik,” ujarnya.
Sedangkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, jika tak ada halangan maka PP tentang penguatan untuk lembaga yang dipimpinnya itu akan terbit pada akhir tahun ini. "Janjinya Pak Menko (Menko Perekonomian Darmin Nasution) sebelum akhir tahun ini sudah ada PP-nya," ujar Bambang.(mas/jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR Tekankan Pentingnya Saling Percaya dalam Membangun Bangsa
Redaktur : Tim Redaksi