jpnn.com, BANDUNG - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun terus mendorong pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP). Alasannya, upaya mereformasi perpajakan tidak hanya pada persoalan regulasinya, tapi juga institusinya.
Berbicara pada seminar nasional bertema Perpajakan Pasca-Tax Amnesty untuk Kemandirian Bangsa yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bandung di Hotel El Royale, Senin (20/11), Misbakun mengatakan, saat ini hal yang mendesak dalam mereformasi perpajakan adalah membentuk BPP. Melalui BPP maka upaya reformasi perpajakan bisa menyentuh persoalan sumber daya manusia (SDM), anggaran, roadmap sekaligus kebijakan ke depan.
BACA JUGA: Pembebasan PPh Atas Tanah-Bangunan Berlaku Sampai Akhir 2017
“Di situ hanya bisa dijalankan oleh badan otonom yang dikelola dengan baik. Dan, di dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dibicarakan badan itu,” kata Misbakhun.
Politisi Golkar ini juga menegaskan, rencana pembentukan BPP sudah menjadi janji kampanye Presiden Joko Widodo. Karena itu Golkar sebagai partai pendukung pemerintah pun mendukung ide presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu untuk membentuk BPP.
BACA JUGA: Beda Pajak bagi Penjual Properti di Dalam dan Luar Negeri
“Presiden Jokowi tentunya punya ide bagaimana membangun Badan Penerimaan Pajak melihat dari kebutuhan bangsa dan negara ini. Ini tentunya tugas bersama mencari bentuk idealnya,” terang Wasekjen DPP Partai Golkar itu.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan itu menegaskan, Golkar menginginkan BPP memiliki otonomi penuh. ”Karena akan memberikan kewenangan yang lebih fleksibel secara kelembagaan,” ujarnya seraya mengharapkan RUU KUP bisa selesai dibahas pada tahun depan.(dms/JPC)
BACA JUGA: Kunjungi Dapil, Misbakhun Ajak Konstituen Manfaatkan PSBI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra: Target Penerimaan Pajak Pasti Tidak Akan Tercapai
Redaktur : Tim Redaksi