jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun meyakini capaian kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melebihi era Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Keyakinan legislator Golkar itu didasari pada arah kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang sudah tepat.
Berbicara pada diskusi bertema Mampukah Pemerintahan Jokowi-JK Ciptakan Lapangan Kerja? yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Selasa (20/2), Misbakhun mengatakan, ada warisan persoalan era SBY-Boediono yang harus dihadapi pemerintahan saat ini. “Ada warisan penurunan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
BACA JUGA: Jokowi-JK Belum Semoncer SBY-Boediono soal Lapangan Kerja
Lebih lanjut legislator Partai Golkar itu menjelaskan, perekonomian nasional pada era SBY-Boediono ditopang pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih dua digit. Sedangkan saat ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok berada di bawah angka 10 persen.
“Harga komoditas global saat itu sangat bagus dan ekspor Indonesia juga tinggi. Nah saat Pak Jokowi masuk (menjadi presiden, red) langsung berhadapan dengan transisi kekuasaan," ujar Misbakhun.
BACA JUGA: Andai Dilarang Cawapres Lagi, JK Masih Bisa Jadi Capres
Namun, kata Misbakhun, pemerintahan Jokowi-JK langsung membenahi banyak hal. Salah satunya adalah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi dana produktif untuk pembangunan.
Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Jokowi itu menyebut pengalihan subsidi telah menambah ruang fiskal di APBN akibat kebijakan pengalihan subsidi BBM itu membuat harga BBM disesuaikan. Meski kebijakan itu sempat mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi, namun APBD memiliki dana lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA: Yasonna Biarkan UU MD3 Baru Berlaku Tanpa Diteken Presiden
"Pak Jokowi membangun sebuah ruang fiskal yang jadi longgar. Subsidi dialihkan menjadi pembangunan infrastruktur," ujar Misbakhun.
Faktor eksternal juga ikut memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yakni transisi kekuasaan di Tiongkok serta menguatnya isu lingkungan membuat ekspor Indonesia melemah.
Imbasnya adalah lesunya sektor perkebunan, galian dan tambang, serta pertanian nasional. "Harus diingat bahwa kuatnya sektor tambang di era SBY juga diimbangi tingginya non-performing loan (kredit macet, red) di perbankan pada saat itu. Jadi harus seimbang melihatnya," papar mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.
Namun, Misbakhun meyakini arah kebijakan ekonomi di era pemerintahan Jokowi saat ini sudah di jalur yang tepat. Ketika sektor global tak menarik bagi pembangunan ekonomi, maka yang digenjot adalah sektor ekonomi domestik.
Salah satu yang diandalkan adalah program Dana Desa yang hingga 2017 sudah mencapai Rp 60 triliun. Sektor ini mampu menciptakan hingga 5 juta lapangan kerja baru.
"Jadi langkah ini sudah benar. Tinggal perhatikam isu agar regulasi dan pengawasan hingga pemeriksaan dana desa diperkuat," kata Misbakhun.
Ada lagi program pemerintahan Jokowi yang diyakini Misbakhun akan memperkuat penciptaan lapangan kerja. Yakni Program Investasi Pemerintah (PIP) sebagai kebijakan ultramikro negara dengan pinjaman modal maksimal Rp 2,5 juta.
Program itu berbarengan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga digalakkan pemerintahan Jokowi. Saat ini, nasabah KUR sudah mencapai 12 juta.
“Artinya ada 12 juta lapangan kerja. Belum dari sisi tenaga kerja dan lembaga pembiayaannya. Tentunya lapangan kerja ini riil semua," ujar Misbakhun.
Karena itu dia meyakini capaian ekonomi pemerintahan Jokowi-JK akan lebih baik ketimbang SBY-Boediono."Saya yakin di periode kedua pemerintahan, Jokowi juga akan lebih tinggi dibanding SBY," tegasnya.
Namun, wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa timur itu juga mengingatkan tim ekonomi pemerintah saat ini untuk berpikir progresif. Terutama dalam melibatkan swasta dengan mengelola segala risiko yang ada.
“Agar bagaimana di situasi normal dan cenderung membaik ini, kita bisa melaksanakan lompatan. Jangan bekerja hanya demi menjaga stabilitas dengan kebijakan konservatif," kata Misbakhun.(aim/jpc)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Paspampres Jokowi Halangi Anies, Ara: Jangan Adu Kawan Saya
Redaktur & Reporter : Antoni