jpnn.com, BOGOR - Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri gelar kegiatan “Komunikasi Sosial Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya” di Rizen Padjajaran Hotel, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/3).
Plt Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan PUM Aang Witarsa Rofik menggaris bawahi beberapa isu strategis di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
BACA JUGA: Perhatikan Langkah Ini Jika Ingin Membangun Bisnis UMKM yang Sukses
Salah satunya ialah pentingnya penguatan moderasi agama untuk menciptakan negara yang adil dan ramah bagi semua warga Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur.
Selain itu, Aang Witarsa menegaskan perhatian khusus yang ditujukan pada upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta penanganan ketahanan sosial, kemasyarakatan, dan seni budaya.
BACA JUGA: Profil Prabu Revolusi, Komisaris PT Kilang Pertamina Internasional
“Perlunya antisipasi terhadap polarisasi masyarakat pasca-Pemilu 2024 yang dapat memicu konflik sosial akibat sensitivitas negatif yang tinggi di berbagai interaksi, baik langsung maupun di dunia maya,” ujar Aang Witarsa.
“Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi kunci dalam membangun sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan untuk mencegah konflik yang lebih luas,” katanya.
BACA JUGA: Kepala BSKDN Kemendagri Imbau Pemkot Parepare Genjot Capaian Inovasi dalam IID
Sementara itu, Plh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simanungsong mengatakan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.
Togap menekankan pentingnya kesadaran akan potensi konflik sosial pasca-pemilu serta antisipasi terhadap kerawanan konflik pada pilkada serentak Oktober 2024.
“Dalam konteks ini, peran penting Badan Kesbangpol dalam menjaga kedamaian selama proses Pemilu yang lalu diapresiasi, sementara stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok menjadi fokus utama dalam menjaga kepuasan masyarakat dan stabilitas nasional,” katanya.
Togap juga menyoroti pentingnya pendekatan moderasi beragama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik agama yang moderat dan toleran, serta perluasan kerja sama antarinstansi dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta menghindari potensi konflik.
“Dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pokok masyarakat diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini termasuk dalam mengantisipasi gejolak di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial dan mempengaruhi pemulihan ekonomi serta stabilitas nasional,” katanya.
Untuk itu, kata dia koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah perlu diperkuat dalam rangka stabilisasi harga dan pengelolaan ketersediaan bahan pokok.
"Kerja sama antarinstansi dan daerah dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang menjadi salah satu langkah yang dianggap penting dalam upaya pencegahan dini potensi konflik di daerah,” katanya.
“Dengan demikian, diharapkan kegiatan komunikasi sosial isu-isu strategis bidang ekonomi, sosial, dan budaya ini menjadi salah satu langkah yang dapat memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi serta memperkuat harmoni dan kedamaian dalam masyarakat,” kata Togap.
Kegiatan ini dihadiri 100 peserta yang terdiri dari perwakilan anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) wilayah Bogor, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) Kota Bogor, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor, dan penyuluh agama. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibu Bunuh Anak Kandung dengan Cara Diberikan Racun
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti