jpnn.com - Guru besar Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika menilai agenda stabilitas ekonomi-politik di Indonesia tergantung dari kohesi atau keserasian hubungan antar warga negara terkait seberapa jauh toleransi atas perbedaan.
"Apabila tidak mampu membangun kohesi di tengah keberagaman maka instabilitas akan tercipta sehingga ekonomi-politik akan ambruk. Karena itu dibutuhkan moderasi religi di Indonesia," kata Ahmad Erani dalam webinar bertajuk "Situasi Politik di Afghanistan dan Gerakan Radikal-Teroris di Indonesia" yang diadakan The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICR), Selasa (24/8).
BACA JUGA: Pemuda Katolik Diminta Memperkuat Moderasi Beragama
Dia menilai penting menerapkan prinsip moderasi beragama yaitu cara pandang dalam memeluk agama secara moderat sehingga dapat terbangun sikap toleran atas pandangan yang berbeda.
Menurut dia, cara pandang yang toleran tersebut diperlukan untuk melihat perbedaan yang ada di intra maupun antar-agama di Indonesia.
BACA JUGA: LKPMB Indonesia Dorong Penguatan Pendidikan Karakter Kebangsaan dan Moderasi Beragama
"Lalu perlu menghargai tradisi lokal, ini penting karena Indonesia dibangun di tengah keberagaman etnis, suku, dan agama," ujarnya.
Ahmad Erani menilai tanpa ada moderasi religius tersebut maka bangunan-bangunan yang sudah dimiliki dan akan dikembangkan bangsa Indonesia, tidak ada pijakan kuat.
BACA JUGA: Wamenag: Guru PAI Harus Galakkan Moderasi Beragama
Dalam diskusi tersebut, Kepala Badan Ops Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan kemenangan Taliban saat ini dapat menarik kelompok radikal dan teroris internasional (FTF) dari seluruh dunia untuk berangkat ke Afghanistan.
Dia menilai Afghanistan akan dijadikan medan perang dengan propaganda bahwa Taliban merupakan representasi dari kelompok yang berjuang demi tegaknya syariat Islam di akhir zaman.
"Kita harus waspada, misalnya selama proses peralihan ini ada banyak orang Indonesia yang kembali dievakuasi atau pulang sendiri yang harus jadi atensi bersama, kalau diplomat tidak masalah tapi kalau mantan kombatan ISIS harus diwaspadai," ujarnya.
Dia menilai di Indonesia diperkirakan tidak lama lagi akan ada isu penggalangan dana untuk pengungsi, bantuan kemanusiaan bagi warga Afghanistan namun yang menjadi persoalan adalah siapa yang menggalangnya dan ke mana aliran dana tersebut disalurkan.
Menurut dia, jangan sampai kejadian beberapa waktu lalu terulang seperti yang dilakukan JI atau afiliasi organisasi tersebut yaitu penggalangan dana untuk mengirim orang ke Suriah dan Irak.
"Niat baik masyarakat untuk donasi namun disalahgunakan untuk galang dana teror," katanya.
Dia menilai dibutuhkan upaya resistensi masyarakat terhadap propaganda kelompok teror untuk dibendung terutama dari lingkungan keluarga, komunitas dan birokrasi. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil