jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai ajakan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono agar masyarakat tidak membayar pajak sebagai tindakan yang tidak benar.
Diketahui, ajakan itu diserukan Arief lantaran pemerintahan ke depan bukan berasal dari Pemilu yang punya legitimasi, jujur dan adil.
BACA JUGA: KPU Dinyatakan Langgar Tata Cara Input Data, Pengamat: Berhenti Saja
Ditegaskan Moeldoko, seruan anak buah Prabowo di Partai Gerindra itu sebagai pendidikan yang tidak baik. Sebab, setiap warga negara memiliki hak dan keajiban yang harus ditunaikan.
BACA JUGA: Amien Rais Dituduh Berbuat Makar, Wasekjen PAN: Polisi Harus Mengkaji secara Utuh
BACA JUGA: 9 Terduga Teroris Eks Kombatan ISIS di Suriah Sasar Proses Pemilu 2019
"Menurut saya itulah, orang partai politik malah memberikan pembelajaran politik yang enggak bagus kepada masyarakat. Menurut saya enggak benar itu," ucap Moeldoko di Jakarta, Kamis (16/5).
Dia menambahkan, setiap warga negara Indonesia harus menjalankan hak dan kewajibannya. Tokoh-tokoh politik seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik, bukan justru mengajak tidak membayar pajak.
BACA JUGA: KPU Sahkan Rekapitulasi Suara Pilpres 2019 dari 27 Provinsi, Ini Hasil Lengkapnya
Moeldoko sendiri meyakini calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto seorang patriot dan kesatria. Apalagi Ketum Gerindra itu juga mantan tentara. Untuk itu jangan sampai pendukungnya bersikap sebaliknya.
"Saya yakin Pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya," tandas Moeldoko.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Aktivis 98 Siap Pasang Badan untuk KPU
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam