jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Galang Kemajuan Centre (GK Centre) Diddy Budiono menilai Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memiliki kebesaran jiwa.
Selain itu, disiplin yang tinggi untuk tidak melakukan korupsi kewenangan, dengan cara menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
BACA JUGA: Bicara Reshuffle, Jaringan Mubalig Muda Ingat Moeldoko Sowan ke Pesantren
Diddy, melihat konsistensi Moeldoko tersebut tetap dipegang erat bahkan dalam kondisi genting dan terpepet.
“Lihat saja, saat Moeldoko dikepung berbagai tudingan seiring berjalannya KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara, ia tidak pernah sekali pun memakai kewenangannya di kabinet untuk kepentingan membela diri, apalagi menyerang pihak lawan,” ujar Diddy, dalam keterangannya, Minggu (18/4).
BACA JUGA: Moeldoko: Lulusan UT Enggak Boleh Rendah Diri
Diddy lebih lanjut mengatakan, sangat transparan terlihat oleh publik, Moeldoko tidak pernah memberi arahan melenceng terharap perangkat yang ada di KSP untuk urusan di luar tugas lembaga tersebut.
“Coba lihat, mana ada tenaga ahli utama KSP ikut-ikutan terlibat dalam persoalan yang melibatkan Moeldoko secara pribadi. Para tenaga ahli utama KSP itu selalu lurus bicara program pemerintah, tak pernah ikut-ikutan dalam urusan pribadi atasan mereka, katakanlah misalnya KLB partai,” ucapnya.
BACA JUGA: SBY Sudah Daftarkan Merek Demokrat, Kubu Moeldoko Siap-siap Saja
Karena itu, GK Centre yang merupakan organ sukarelawan Joko Widodo, kata Diddy, bersyukur dan mengapresiasi sikap dan perilaku politik Moeldoko tersebut.
“Pak Moeldoko juga tanpa ragu selalu memosisikan diri sebagai benteng negara terhadap radikalisme, bahkan di saat pemahaman radikal tengah mengalami gelombang pasangnya dalam lima tahun terakhir,” katanya.
Sikap yang ditunjukkan Moeldoko itu, kata Diddy menambahkan, berbeda dengan para pejabat pemerintahan lain.
Dengan kehadiran Moeldoko sebagai KSP, beragam persoalan rumit dan berbelit penuh kepentingan dan ego sektoral antarkementerian/lembaga juga bisa diselesaikan dengan baik.
Diddy menunjuk peran strategis Moeldoko baru-baru ini, sehingga lima lembaga yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) saling memperkuat penegakan HAM di Indonesia dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP).
Kelimat lembaga tersebut yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman RI.
“GK Centre juga menyatakan salut atas inisiatif Bapak Jokowi memunculkan ide luhur yang memungkinkan terbangunnya KuPP. Dengan KuPP, penegakan HAM di Indonesia akan lebih terjaga lagi,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, dalam upaya koordinasi lima lembaga penegakan HAM tersebut, Moeldoko menyampaikan arahan presiden untuk memperkuat perlindungan warga negara dari kekerasan.
“Presiden Jokowi menegaskan, kehadiran negara dalam perlindungan warganya ini merupakan amanat konstitusi yang menjadi prioritas Presiden Jokowi. Presiden mengatakan, setiap warga negara, dengan apa pun latar belakangnya, harus mendapatkan perlindungan berdasarkan hak-hak yang melekat pada dirinya,” kata Moeldoko belum lama ini.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang