jpnn.com, JAKARTA - Rencana aksi mogok yang akan dilakukan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengundang keprihatinan banyak kalangan.
Salah satunya Majelis Ulama Indonesia. Menurut Wakil Ketua MUI Ikhsan Ahmad Abdullah, mengingatkan aksi mogok hanya mendatangkan mudarat (kerugian) bagi konsumen.
BACA JUGA: YLKI: Sekarga dan APG Punya Tanggungjawab Kepada Konsumen
''Tentunya aksi mogok akan menimbulkan masalah, apalagi Garuda Indonesia sebagai perusahaan pelat merah. Aksi mogok apalagi saat musim mudik lebaran, tentunya amat besar mudarat ketimbang manfaatnya,'' ujar Ikhsan Ahmad Abdullah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/5).
Untuk itu, Ikhsan mengimbau manajemen Garuda untuk membuka pintu dialog kepada serikat karyawan dan APG dalam mencari sumber masalah bersama.
BACA JUGA: Taksi Konvensional Mogok, Pihak Bandara Siapkan 50 Mobil
Dengan dialog, kata Ikhsan, diharapkan kedua belah pihak dapat menemukan solusi terbaik untuk kemajuan Garuda.
''Ramadan ini harus menjadi momen introspeksi. Kalau manajemen sudah membuka ruang dialog, serikat karyawan dan APG jangan berusaha untuk menunjukkan diri sebagai yang paling kuat,'' kata Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
BACA JUGA: Taksi Pangkalan Mogok, Bandara Hang Nadim Berdayakan Bus
''Yang harus diingat itu, kalau sampai terjadi mogok, konsumen yang dirugikan dan akan berdampak luas,'' tambahnya.
Sementara, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengimbau agar masalah yang sedang terjadi di internal Garuda Indonesia tidak berdampak pada pelayanan terhadap konsumen.
"Jika rencana mogok kerja terlaksana, berarti pilot akan berhadapan dengan konsumen. YLKI tidak mendukung pilot untuk melakukan mogok," kata Tulus.
Menurut Tulus, mogok pilot dinilai sebagai hal yang jauh dari substansi profesi tersebut. Para pilot dan karyawan Garuda diminta bisa mengambil langkah selain mogok kerja yang dampaknya akan meluas ke berbagai hal. "Mogok kerja bisa menjadi inkonsistensi dalam profesi pilot," tutur Tulus.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir ikut merespons sikap karyawan dan pilot Garuda yang mengancam mogok massal jika dalam waktu sebulan pemerintah belum juga merombak susunan direksi.
"Persoalan nomenklatur di Garuda bukan urusan karyawan dan pilot, jadi enggak usah ikut campur," kata Inas. (mg7/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh