jpnn.com, PANDEGLANG - Kabupaten Pandeglang, Banten dalam konsisi siaga terhadap ancaman gempa dan tsunami.
Menurut Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Pandeglang, Emil Salim, kondisi siaga diperlukan untuk mengurangi risiko kebencanaan.
BACA JUGA: Vonis Habib Rizieq Shihab Dinilai Tak Adil, DPR Jangan Diam
"Kami terus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan minimal mereka bisa penyelamatan secara mandiri jika terburuk terjadi tsunami," ujar Emil Salim dalam keterangannya, Rabu (8/12).
Pesisir wilayah Kabupaten Pandeglang masuk kategori rawan gempa dan gelombang tsunami, sehingga perlu dilakukan antisipasi agar tidak banyak menimbulkan korban jiwa.
BACA JUGA: Elektabilitas AHY Terus Meningkat, Begini Penjelasannya
Selain itu, juga pembentukan desa siaga bencana agar masyarakt bisa menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan warga dari ancaman potensi bencana tsunami.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur kebencanaan, seperti gedung shelter yang bisa menampung ribuan warga pesisir.
BACA JUGA: Moeldoko Temui Kardinal Ignatius Suharyo, Jaringan Mubalig Berkomentar Begini
Saat ini, kata dia, gedung shelter di Pandeglang hanya satu lokasi di Labuhan, sehingga perlu adanya penambahan untuk meminimalisasi korban jiwa.
Sebab, jeda waktu untuk penyelamatan sekitar sembilan menit setelah terjadi gempa dan kemudian disusul dengan gelombang tsunami.
Karena itu, pihaknya sangat setuju pembangunan gedung shelter di Panimbang dan Sumur, sebab di daerah itu tidak terdapat pegunungan atau perbukitan untuk berlindung.
BPBD Pandeglang juga meminta BMKG memasang alat deteksi tsunami dan peringatan sirine, sebab saat ini hanya beberapa lokasi saja.
"Kami minta seluruh pesisir pantai dipasang alat tsunami, termasuk sirine, " katanya menjelaskan.
Menurut dia, pesisir Pandeglang hingga kini menjadi daerah potensi tsunami, sehingga pemerintah pusat perlu membangun infrastruktur untuk mengurangi risiko kebencanaan.
Pembangunan infrastruktur kebencanaan jika dibebankan anggaran ke pemerintah daerah tentu tidak mampu merealisasikannya.
Dengan demikian, pihaknya mengusulkan bantuan pembangunan infrastruktur kebencanaan kepada BNPB juga BMKG.
"Kami berharap bisa dibangun gedung shelter dan alat deteksi tsunami untuk mengurangi risiko kebencanaan itu," pungkas Emil.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang