Mohon Parpol Legawa jika Ada Reshuffle Kabinet, Sebaiknya jangan Ikut Campur

Jumat, 03 Juli 2020 – 05:46 WIB
Presiden Jokowi memperkenalkan Kabinet Indonesia Maju. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Penasehat Jenggala Center Iskandar Mandji menilai kemaraham Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negera merupakan hal yang wajar.

Pasalnya, kata dia, masih banyak kementerian yang belum bekerja maksimal di tengah pandemi Covid-19.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Anak Pejabat Berbuat Terlarang, Demokrat Usir Bos Inalum, e-Banking Ratusan Juta Dibobol

“Kalau menurut kami itu wajar jika Presiden marah karena banyak kementerian bekerja biasa-biasa saja, tanpa sense of crisis. Padahal Indonesia berada dalam situasi tidak normal,” ungkap Iskandar dalam keterangan tertulisnya.

Iskandar mengatakan pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu sangat serius. Hal itu terlihat dari raut wajah dan gesture tubuh Presiden pada saat berpidato.

BACA JUGA: Fadli Zon Sebut Presiden Jokowi Tak Hanya Permalukan Anak Buah Tetapi juga Diri Sendiri

Termasuk ungkapan reshuffle menteri, bukan sesuatu yang tidak mungkin.

“Apa yang Presiden Jokowi sampaikan terkait akan mereshuffle Menteri yang tidak maksimal adalah langka yang tepat, mengingat persoalan bangsa hari ini terutama dalam sektor ekonomi dan kesehatan membutuhkan kerja serius," ungkapnya.

"Jika mereka lambat dan bertindak tidak tepat, Indonesia bakal digilas krisis," sambungnya.

BACA JUGA: Setelah Jokowi Marah, Covid-19 Terus Berkembang, Ekonomi Mengarah Tumbang

Terkait perbaikan Kabinet, lanjut Iskandar, dalam menyusun kabinet kerja tidak hanya mencari orang pintar melainkan dibutuhkan orang-orang yang memiliki jam terbang tinggi terhadap suatu persoalan, terutama yang berkaitan dengan birokrasi.

Kemudian profesional atau ahli di bidangnya. Terakhir adalah orang-orang yang memiliki leadership yang tinggi.

"Itu biar jadi urusan Presiden, akan menetapkan siapa, dalam pergantian struktur menteri. Kita nggak usah ikut campur, termasuk partai politik agar bisa legowo dan tidak melakukan intervensi," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Munzir, domisioner pengurus Golkar yang juga mantan anggota DPR RI.

Menurutnya, untuk memulihkan kondisi bangsa langka tegas Presiden sangat dibutuhkan. Reshuffle dan peleburan beberapa kementerian terkait layak dilakukan.

Ada dua pesan mendasar yang menjadi evaluasi bersama. Pertama, lambatnya kerja sebagian anggota kabinet, terkait penanggulangan Covid-19, terutama di sektor ekonomi yang mengakibatkan kondisi krisis di Indonesia.

Kedua, terkait reshuffle. Menurutnya, ini tidak hanya berupa ancaman kepada menteri, melainkan langka ini segera dilakukan mengingat keadaan yang membutuhkan kerja extraordinary.

“Tentunya pergantian struktur baru memperhatikan kriteria pengganti, seperti memiliki kemampuan leadership yang baik, jam terbang dan pengetahuan yang luas," pungkasnya. (mg9/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler