jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mencurigai agenda di balik pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat justru menelikung di tengah proses peralihan kepemimpinan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lama lagi akan mengalami pergantian gubernur dan wakil gubernur.
Fadli mengatakan, seharusnya pencabutan moratorium itu dibicarakan dengan Anies Baswedan-Sandiaga Uno selaku gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang segera dilantik. Anehnya, pemerintah pusat justru mencabut moratorium reklamasi saat periode kepemimpinan Gubernur DKI Djarot S Hidayat tinggal beberapa hari lagi.
BACA JUGA: Dalami Kejanggalan Reklamasi, Polisi Cermati Data KKP
“Mestinya jangan mencuri di tikungan. Ini kan sekarang seperti mencuri di tikungan, tiba-tiba di injury time mengambil kebijakan strategis menganulir kebijakan sebelumnya sehingga tidak ada kepastian,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/10).
Wakil ketua umum Gerindra itu mengingatkan, kebijakan yang diambil terkesan sarat kepentingan dan tidak menyelesaikan masalah. Sebab, seharusnya persoalannya diselesaikan.
“Pasti bisa diselesaikan termasuk reklamasi ini,” tuturnya.
BACA JUGA: Fadli Zon Yakin Sekali Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Diganti
Karena itu Fadli justru mempertanyakan tujuan reklamasi. Sebab, dia meyakini reklamasi bukan untuk semua kalangan masyarakat.
“Harusnya semua merasakan bahwa ini ada manfaatnya, bukan untuk orang-orang tertentu saja,” ungkapnya.
BACA JUGA: Berkat Ahok, Anies Cuma Diadang 80 Titik Banjir
Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan nasib nelayan dan lingkungan di sekitar kawasan reklamasi. Yang juga harus diperhatikan adalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
“Jangan sampai ini menjadi (masalah) besar di kemudian hari seperti banjir, maupun dampak lingkungan lain,” katanya.
Menurut Fadli, persoalan reklamasi memang akan menjadi tantangan bagi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika kelak resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI nanti. Kewenangan reklamasi pun harus diperjelas.
“Sebelum-sebelumnya itu domain siapa? Dulu kan ada perda dan sebagainya. Jangan kemudian karena kebijakan orang per orang, karena sesungguhnya kebijakan harus melekat pada konstitusi dan lembaganya,” papar Fadli.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Nobar Pelantikan, Tim Anies Gunakan Teknologi VR
Redaktur : Tim Redaksi