jpnn.com, PADANG - Partai Hanura Sumatera Barat mendadak mengganti Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Editiawarman.
Kini posisi itu dijabat Welly Hendra, anggota DPRD Pessel periode 2014-2019.
BACA JUGA: Oso: Kalau Bisa Jangan Menyerang Pemimpin
“Para kader memberitahu ke saya, ada keluar surat pemecatan. Saat saya tanya tau dari mana, si kader justru menjawabnya dari Facebook,” kata Editiawarman dalam jumpa pers di Kantor DPC Hanura Pessel, Sabtu (31/3).
Dia menerangkan, pada Rabu (28/3) sore, salah seorang kader Hanura setempat melaporkan telah membaca sebuah status di laman media sosial Facebook.
BACA JUGA: Soal Pidato Prabowo, Oso: Sampai Kiamat NKRI tak Bisa Bubar
Status tersebut memuat sebuah foto surat pernyataan berkop surat DPD Partai Hanura Sumbar dengan nomor 022/H-SB/III /2018.
Surat pernyataan tersebut, dibuat dan ditandatangani Hendra Yanni Anwar selaku Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sumbar tertanggal 27 Maret 2018.
BACA JUGA: OSO Menghargai Kebijakan Partai Golkar dan Sikap Mahyudin
Surat itu berbunyi, Hendra Yanni Anwar menyatakan mencabut SK Kepengurusan DPC Partai Hanura Pessel dengan Ketua DPC atas nama Drs H Editiawarman MSi dan tidak berlaku lagi. Dan, mengganti dengan SK No:Skep/333/DPP-Hanura/I/2018 tentang Kepengurusan DPC Partai Hanura Pessel masa bakti 2016-2021.
“Atas kejadian ini, saya merasa ada yang ganjil, “ tukasnya.
Kalau pun itu benar, kata Editiawarman, tentunya harus melalui mekanisme dan aturan anggaran dasar (AD) Partai Hanura. Sebab, dalam AD Partai Hanura, Pasal 34 huruf K, jelas tertulis kalau kewenangan penetapan (pengangkatan/pemberhentian) DPD dan DPC adalah pihak DPP.
“Nah, sekarang justru ada surat pemecatan terhadap diri saya dari pihak DPD. Anehnya, justru berbunyi surat pernyataan, ditandatangani wakil ketua DPD lagi. Aneh kan?” tanya Editiawarman.
Untuk menyikapi itu tambah dia, berdasar hasil rapat bersama pengurus dan para pimpinan anak cabang (PAC) di Pessel, pihak DPC akan mempertanyakan hal ini ke DPP melalui surat resmi.
“Keluarnya surat pernyataan dari wakil ketua DPD Hanura Sumbar ini, jelas sudah menimbulkan keresahan para kader di lapangan. Termasuk para bakal calon legislatif (bacaleg),” kata Editiawarman.
Selain itu, Editiawarman dalam minggu depan akan mendatangi pihak penyelenggara pileg di Pessel (KPU dan Panwaslu). Termasuk pihak kepolisian, kejaksaan, pemkab, kesbangpol dan lainnya.
“Langkah ini, upaya memberikan pemberitahuan atau kejelasan terkait keabsahan status kepengurusan yang masih berlaku. Ditandatangani ketum dan sekjen DPP Partai Hanura. Kalau pun ada SK lain muncul , layak juga untuk dipelototi keabsahan surat baru tersebut,” papar Editiawarman.
Dihubungi terpisah, Ketua DPD Hanura Sumbar, Marzul Veri membenarkan pergantian jabatan ketua DPC Hanura Pessel itu.
”Saat ini ketua baru yakni Welly Hendra, anggota DPRD Pessel periode sekarang. Tinggal pengukuhannya lagi, sebab hanya melanjutkan sisa kepengurusan DPC itu saja lagi,” kata Marzul Veri.
Sebenarnya, sebut dia, pergantian pimpinan partai di DPC Hanura Pessel itu ada kaitannya dengan mosi tak percaya kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) beberapa waktu lalu.
“Ada beberapa DPC di Sumbar yang ikut mosi tak percaya itu, salah satu DPC Hanura Pessel. Setelah persoalan mosi tidak percaya itu teratasi, OSO tetap jadi Ketua Umum Hanura. Tentunya, ada konsekuensi yang harus diberikan pada kader yang tak percaya pada ketua umumnya. Ini tidak hanya terjadi di Sumbar, hal yang sama juga terjadi di beberapa provinsi di Indonesia,” jelas Marzul Veri.
Ditambahkan Marzul, bahkan DPP juga sudah mengeluarkan sejumlah SK pergantian kepengurusan definitif. Bagi kader yang tak loyal pada partai, namun dirinya masih memberi kesempatan pada Editiawarman untuk segera membenahi DPC yang dipimpinnya.
Termasuk rencana DPD Hanura Sumbar memulihkan jabatan ketua agar bisa dipegang lagi oleh Editiawarman, melalui muscab luar biasa.
Hal itu, lanjut Marzul, nyatanya tidak bisa diterima ketua yang telah diberhentikan itu. Editiawarman justru meminta agar posisinya sebagai ketua dikukuhkan saja.
“Pernyataan tersebut disampaikan Editiawarman kepada tim DPD yang datang ke DPC tersebut dan tim DPD lalu menjawab bahwa posisi DPC tidak bisa mendikte DPD,” kutip Marzul menerangkan penjelasan tim DPD yang turun ke DPC Hanura Pessel beberapa hari lalu.
Tidak sampai di situ. Marzul menambahkan, tim DPD juga meminta pihak DPC segera mengganti gambar spanduk partai yang ada di DPC dengan spanduk baru. Melihat itu, tukas Marzul, ketua dan pengurus DPC main dua kaki.
“Melihat indikasi main “dua kaki”, maka DPD Hanura Sumbar buat kebijakan di mana posisi sekretaris, bendahara dan ketua ditentukan DPP. Nyatanya hal ini tidak bisa diterima ketua lama itu,” terang Marzul.
Dirinya menyebutkan, alasan DPD menentukan siapa orang yang akan duduk sebagai sekretaris, bendahara dan ketua organisasi kader kaderisasi dan keanggotaan ( OKK) di DPC itu tidak lain DPD ingin mendudukkan orang-orang yang loyal pada partai.
“Kan ngeri bila waktu akan penetapan caleg dari DPC nanti, mereka-mereka yang main dua kaki itu loncat ke partai lain, tentu ini bisa merugikan Hanura di Pessel nantinya,” imbuh Marzul.
Kemudian, tambahnya, melihat gelagat yang tidak baik itu, maka, pihak DPD langsung memfungsikan SK defintif yang sudah dikeluarkan DPP. Pasalnya SK yang baru ini sudah ada di tangan DPD.
“Namun, kami di DPD masih beri waktu pada ketua lama itu untuk bisa kembali loyal dan membenahi partai. Nyatanya kondisi yang kami hadapi bertolak belakang. Di mana, ketua lama itu menolak bekerja sama dengan orang-orang yang kami tunjuk sebagai sekretaris, bendahara dan ketua OKK tersebut,” kata Marzul Veri. (zil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OSO: Kalau Tiap Hari Selalu Ribut, Ya Repot
Redaktur & Reporter : Budi