OSO: Kalau Tiap Hari Selalu Ribut, Ya Repot

Senin, 12 Maret 2018 – 18:43 WIB
Oesman Sapta Odang. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta Odang meminta jajaran direksi PT Freeport Indonesia segera menuntaskan persoalan sekitar 3000 karyawan yang dirumahkan. Senator asal Kalimantan Barat itu menegaskan PT Freeport Indonesia harus sejalan dengan keinginan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang sedang berupaya membangun Papua agar bisa sejajar dengan daerah lain.

“Saya rasa Pak Jokowi itu sudah bekerja keras untuk bangun Papua secara keseluruhan. Tapi kalau tiap hari, tiap waktu selalu ribut dan gaduh seperti ini, ya repot," ujar OSO saat menerima perwakilan PT Freeport Indonesia dan sejumlah karyawan yang di-PHK di gedung parlemen, Jakarta, Senin (12/3).

BACA JUGA: Mervin Siap Menggantikan OSO Sebagai Pimpinan MPR RI

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia merumahkan sekitar 3.000 karyawan saat sempat berhenti beroperasi pada Februari 2017 lalu. Pemberhentian sementara operasi Freeport karena permasalahan mengenai izin ekspor tambang antara Freeport dan pemerintah.

Para pekerja yang masih dirumahkan mempertanyakan nasib mereka. Sebab, sejumlah fasilitas mulai dicabut seperti tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Padahal, mereka merasa belum ada pernyataan resmi mengenai PHK.

BACA JUGA: DPD RI dan DPRD Bersinergi Membangun Sistem Pengawasan

Oso yang juga ketua umum Partai Hati Nurani itu mengatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dan segera datang ke Papua. Oso ingin mengetahui langsung apa keinginan para karyawan, serta solusi yang bisa diberikan perusahaan.

“Saya minta sudahilah keributan ini. Mari bicara bersama untuk mencari solusinya. Ingat, Papua dengan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah, harus bisa maju seperti daerah lain,” katanya.

BACA JUGA: Oso: Alhamdulillah Presiden Sekarang Bisa

Ketua Serikat Kerja PTFI Deddy Muklis menuturkan para karyawan mendesak status mereka karena merasa belum ada keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Kami belum di PHK di Kemenaker, harus dicatatkan juga," kata Deddy.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Ingin Mahasiswa Terlibat Mengawal Dana Desa


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler