Motor Dilarang Melintas Thamrin, Jalan Alternatif Semrawut

Minggu, 18 Januari 2015 – 19:50 WIB
Petugas polisi lalu lintas menilang Motor Gede (Moge) yang melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (18/1). Mulai hari ini denda senilai Rp 500 ribu diterapkan kepada pemotor yang nekat melintasi jalan protokol, MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, menilai kebijakan pelarangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin yang telah berlangsung dalam sebulan terakhir, belum  efektif memindahkan pengguna sepeda motor ke angkutan umum.

 

Akibatnya, mengatasi kemacetan yang menjadi tujuan akhir dari kebijakan tersebut, sama sekali tak tercapai.

BACA JUGA: Risiko Beli Motor di Toko Online, Rp 8 Juta Raib, Lapor Polisi

"Sejatinya yang harus mulai dilakukan untuk memecah kemacetan Jakarta adalah kebijakan yang visinya memindahkan pengguna kendaraan pribadi seperti sepeda motor ke angkutan umum," ujarnya Azas Tigor, Minggu (18/1).

BACA JUGA: Tarif Angkot Turun, tetapi Tak Signifikan

Namun sayangnya dalam pelaksanaan larangan, lanjutnya, Pemprov DKI sejauh ini hanya memindahkan masalah.  Pengguna sepeda motor yang selama ini melintasi Thamrin, hanya pindah ke jalur lain.

"Perpindahan ini sama akibatnya dengan kebijakan 3 in1. Jalan alternatif sekitar Thamrin-Merdeka Barat jadi semrawut," katanya.

BACA JUGA: Gaji Ngadat, Anggota DPRD DKI Gadaikan Rumah, Mobil

Kondisi ini terjadi karena bus tingkat gratis yang disediakan Pemprov DKI Jakarta, jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, rutenya juga tidak sesuai dengan tujuan perjalanan para pengguna sepeda motor.

Sehingga tak heran, bus-bus yang awalnya diberikan sebagai alternatif pengguna sepeda motor, terlihat kosong.

"Jika tujuan kita mau mengurangi kemacetan dan kecelakaaan karena pengguna sepeda motor, harusnya diperbaiki dulu layanan dan akses angkutan umumnya. Karena layanan dan akses angkutan umum tidak sesuai kebutuhan, masyarakat banyak yang pindah menjadi menjadi pengguna sepeda motor," kayanya.

Menurut Tigor, setelah layanan dan akses angkutan umum diperbaiki, barulah Pemprov DKI dapat mulai melakukan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Baik itu sepeda motor maupun mobil pribadi.

"Apalagi kondisinya harga BBM sekarang turun lagi menjadi murah. Jika layanan dan akses angkutan umum tidak diperbaiki, maka Jakarta akan terus semrawut dan macet tidak karuan," katanya.(gir/jpnn)

 

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Biar Banyak Dapat Dolar, Pemulung pun Gunakan Jasa Dukun


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler