MoU Helsinki Belum Maksimal

LANGSA - Pemeritah pusat diminta berlaku adil terhadap Pemerintah AcehApalagi saat ini MoU Helsinki telah memasuki usia lima tahun pada 15 Agustus 2010 ini

BACA JUGA: Bangun Jalan di Perbatasan Butuh Rp 4 T

"Tapi kita menilai apa yang merupakan kesepakatan dalam MoU Helsinki belum terealisasiMaka dari itu, kita mendesak pemerintah pusat agar jangan mengkhianati hati rakyat Aceh," kata Ketua KPK Partai SIRA Langsa Timur, M Sufi.

Menurut Sufi, idealnya pemerintah pusat harus berpikir lebih maju dalam mengelola daerah, bukan malah sebaliknya

BACA JUGA: Pasar Ramadhan Bikin Macet di Samarinda

Sebagai contoh, kata Sufi, belum terealisasinya RPP tentang pelabuhan Sabang"Dan apa yang dilakukan Menteri Keuangan jelas-jelas dapat melukai hati masyarakat Aceh yang baru sembuh dari luka

BACA JUGA: Belum Pasti, Pesangon untuk Honorer

Belum lagi sembuh luka karena konflik panjang, kini kembali lagi pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan kembali membuat sensasi yang tidak populis di mata rakyat Aceh," sebut Sufi.  Artinya, RPP Sabang bukan lahir dengan sendirinya, menolak RPP Sabang sama halnya dengan menolak butir-butir MoUApapun alasanya, pemerintah pusat harus serius mengurusi Aceh, bukan malah sebaliknya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang mengatasnamakan nasionaliisme misalnya berani melukai jutaan hati masyarakatAaceh lainya

"Jadi jangan lagi diganggu oleh hal-hal yang tidak subtansi dan populis bagi perkembangan pedamaian di AcehApi konflik sudah mulai padam, jadi jangan dipancing hidup kembali, apalagi di aceh sendiri tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang yang tidak suka melihat Aceh damai," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur LSM Solidaritas Masyarakat Sipil (SMS), Tarmizi mengkaji tentang keterpurukan ekonimi, sosial, budaya dan agama di Aceh, pasca lima tahun MoU Helsinki.  Ia  mengungkapkan, selain ekonomi masyarakat Aceh belum maksimal bangkit, penerapan butir-butir MoU juga dinilai masih sebatas wacana dan rencana

Dimana Pemerintah Aceh belum bisa mengambil sebuah kebijakan secara otonom dalam membangun daerah sendiri dan masih tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.Untuk itu dia berharap hari ini dengan moment lima tahun perdamaian Aceh dan 65 tahun kemerdekaan RI, Pemerintah Aceh dapat memprioritaskan pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pedalaman(ris/dai)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiket Mudik Lebaran Ludes Terjual