jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya program vaksinasi Covid-19 dapat selesai dalam waktu kurang dari satu tahun.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melaksanakan keinginan presiden tersebut sesuai dengan peta jalan program vaksinasi Covid-19 secara menyeluruh.
BACA JUGA: Bamsoet: Vaksinasi Mandiri Corona Harus Terjangkau Masyarakat
Selain itu, Bamsoet meminta Kemenkes segera menentukan timeline yang tepat dalam perencanaan program vaksinasi Covid-19 guna mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan.
"MPR menyarankan agar vaksin dapat diberikan secara cepat, namun juga tepat, sehingga penetapan waktu penggunaan vaksin harus segera ditetapkan dari sekarang," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/1).
BACA JUGA: Pak Jokowi Pengin Vaksinasi Covid-19 Kurang dari Setahun, Menkes Budi Berhati-hati
Ketua ke-20 DPR itu mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar segera menetapkan izin penggunaan atau edar darurat (Emergency Use of Authorization/EUA) vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia.
"Dikarenakan diperkirakan mulai minggu depan atau sekitar pertengahan Januari 2021, vaksin akan mulai diberikan kepada masyarakat," ungkapnya.
BACA JUGA: Dukung PSBB Jawa-Bali, Melki Dorong Aturan yang Sama di Daerah Lain
Dia mendorong pemerintah segera menetapkan standard operasional prosedur (SOP), serta prosedur vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat.
"Dari mulai persiapan pelaksanaan vaksinasi seperti pendistribusian vaksin, lokasi pemberian vaksinasi, proses antrean vaksinasi, dan penentuan tahapan prioritas pemberian vaksin Covid-19," ungkapnya.
Dia mengatakan pemerintah harus terus menyosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial, cetak, siaran, ataupun tokoh-tokoh masyarakat, mengenai program vaksinasi Covid-19.
Menurut dia, hal itu supaya dapat meyakinkan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin akan diberikan secara gratis dan demi kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
Ia meminta pemerintah menginformasikan ke masyarakat mengenai program vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan dalam dua tahap kepada 181,5 juta penduduk.
Tahap pertama dilaksanakan pada Januari-April 2021 kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik di seluruh daerah. Tahap kedua akan dimulai dari April 2021-Maret 2022 kepada masyarakat lainnya.
Dia mengatakan pemerintah harus memberikan solusi atau jalan keluar bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak diprioritaskan atau disarankan untuk diberikan vaksin.
Seperti kepada yang pernah terkonfirmasi positif Covid-19, ibu hamil dan menyusui, orang yang mengalami gejala ISPA dalam tujuh hari terakhir.
Kemudian, anggota keluarga dari pasien suspek atau konfirmasi positif Covid-19 yang sedang dirawat karena terpapar virus corona.
Orang dengan alergi berat, orang yang sedang melakukan terapi aktif jangka panjang terhadap kelainan darah, penyakit jantung, atau gagal jantung, penyakit autoimun, penyakit ginjal, sakit saluran pencernaan kronis, hipertensi, diabetes, dan penderita hipotiroid.
"Dikarenakan kelompok-kelompok tersebut juga berpotensi terpapar virus corona, dan mereka juga berhak mendapatkan upaya pencegahan penularan Covid-19 seperti yang didapat oleh masyarakat penerima vaksin Covid-19 lainnya," pungkasnya. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy