jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan kebijakan pendidikan yang dinamakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah mengganti ujian nasional (UN) dengan assesmen.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyatakan bahwa kebijakan itu tidak menghapus UN, tetapi mengganti dengan yang lain.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Ingin Hapus UN, Buya Syafii: Jangan Serampangan, Ini Bukan GoJek
"Makanya mengganti lebih baik atau mengganti tidak lebih baik, itu bagaimana tolok ukurnya?" kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/12).
Dia mengingatkan Mendikbud Nadiem harus menjelaskan bahwa pergantian itu ke arah yang lebih baik.
BACA JUGA: Puan Minta Nadiem Makarim Jelaskan Alasan Hapus UN
"Bukan sekadar asal ganti saja karena menjadi menteri, ya?" ujarnya.
Jazilul pun mempersoalkan pernyataan Nadiem yang menyebut dunia tidak membutuhkan anak-anak yang jago menghafal.
BACA JUGA: PSI Dukung Nadiem Makarim Hapus UN, Ini Alasannya
"Memang ada apa dengan hafalan? Memang pelajaran harus dihafal. Karena kalau tidak dihafal, lupa. Apa artinya ilmu? Saya membaca bahwa pendidikan Indonesia ini menghafal," katanya.
Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengatakan belajar ini pasti dimulai dengan membaca, menghafal, terus mengkaji.
"Seperti tidak paham sistem pendidikan dan kerja memori otak saja. Setelah dia membaca, menghafal, mengkaji, dia diuji," ujarnya.
Jazuli menegaskan bahwa UN adalah tahap terakhir. Nah, ujar dia, kalau tahap terakhir ini dihilangkan lantas apa alat ujinya.
"Nah makannya itu jelaskan ke publik, apa? Kami prinsipnya setuju, apa cara ngeceknya? Apa lewat aplikasi? Lewat apa bahwa si anak ini lulus, bahwa si anak ini setara dan sudah terstandar?" katanya.
Menurut Jazilul, tahap penilaian itu tetap harus ada, apakah bernama UN atau nama yang lain. Yang jelas orang belajar harus dinilai.
"Negara sekarang mengarah pada keunggulan, harus jelas standarnya. Oke tidak UN, tetapi apa standar penilaiannya?," tanya Jazuli.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy