jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyaawratan Rakyat (MPR) RI Hajriyanto Y Thohari meminta pemerintah tak perlu menggubris keberatan pemerintah Singapura terkait penggunaan nama Usman-Harun terhadap sebuah kapal perang milik TNI Angkatan Luat (AL).
"Protes keberatan Singapore tidak perlu digubris. Singapore itu memang kebangetan kebutaannya kalau sampai tidak tahu bahwa Usman dan Harun itu pahlawan nasional Indonesia," kata Hajriyanto dikonfirmasi, Jumat (7/2).
BACA JUGA: Hidayat Dorong KPK Bongkar Korupsi Dana Haji
Singapura menyatakan keberatan atas dinamainya salah satu kapal perang Indonesia dengan nama Usman-Harun. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura, K Shanmugam kepada Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa.
Nama Usman dan Harun sendiri diambil dari nama anggota Komando Korps Operasi (KKO, kini Marinis), Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said. Keduanya dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia sehingga nama mereka digunakan menjadi salah satu nama kapal perang untuk diabadikan.
BACA JUGA: Sembunyi di Bandung, Staf Atut Dijemput Paksa
Namun, bagi Singapura, nama Usman-Harun dianggap berbeda. Pasalnya, pada tahun 1965 keduanya telah melakukan pengeboman di MacDonald house, Orchard Road. Akibat pemboman tersebut, dilaporkan tiga orang meninggal dunia dan 33 orang luka-luka.
"Singapura itu sudah bertindak terlalu berlebihan dan tidak berperasaan telah menghukum gantung dua prajurit KKO itu. Kalau sadar sebagai tetangga, hukum gantung itu tidak mungkin dilakukan. Maksimal hukuman seumur hidup," jelasnya.
BACA JUGA: Besok Sebagian Hasil Seleksi Honorer K2 Diumumkan
Kini, lanjutnya, tanpa perasaan lagi Singapura memprotes penamaan KRI Usmah-Harun. Itu berarti Singapura lebih buta lagi pada sejarah negara tetangganya yang terdekat ini. Karena itu pihaknya meminta pemerntah mengabaikan keberatan tersebut.
"Saya rasa keberatan tersebut tidak perlu kita gubris. Bahkan kalau perlu kita buat lagi Kapal Perang yang lebih besar dan lebih canggih lagi dan kita namakan KRI Usman-Harun II," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Rapat Koordinasi Bersama 12 Gubernur Soal Pertambangan
Redaktur : Tim Redaksi