jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengharapkan MPR periode 2019-2024 yang akan datang benar-benar dapat berfungsi lebih maksimal lagi dalam kontribusi pembangunan bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin deras membawa berbagai macam arus perubahan dan berbagai kepentingan negara-negara asing.
“Sebagai bangsa yang merupakan bagian negara-negara bangsa di dunia, Indonesia tidak mungkin mengucilkan diri dari pergaulan internasional. Namun, dalam pergaulan internasionalnya itu, Indonesia tidak boleh larut apalagi terpedaya oleh berbagai macam kepentingan negara-negara lain yang berusaha menancapkan kepentingan negaranya di Indonesia,” kata Basarah dalam acara peringatan 74 tahun MPR RI di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2019.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan: Tidak Boleh Ada yang Tidur Beralas Tikar dan Beratap Langit
BACA JUGA : Tantang Habib Rizieq, Jimly Asshiddiqie Dihardik PA 212
Sejak awal terbentuknya negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dahulu, para pendiri bangsa telah mewariskan dasar dan ideologi negara yang diberi nama Pancasila, sebagai suatu ideologi yang dinamis.
BACA JUGA: MPR Ultah, Zulkifli Bercerita soal Daerah Merasa Disakiti
Bung Karno menyebut Pancasila sebagai ideologi yang dinamis adalah untuk membedakan Pancasila yang berbeda dengan ideologi tertutup seperti komunisme maupun ideologi terbuka seperti liberalisme.
Sebagai ideologi dinamis, Pancasila memiliki kelenturan untuk selalu dapat mengikuti perubahan jamannya, akan tetapi dasar falsafahnya harus bersifat tetap menurut maksud para pendiri bangsa atau pembentuk Pancasila.
BACA JUGA: Syukuran HUT MPR RI Berlangsung Khidmat
Pancasila salah satunya berfungsi sebagai meja statis yang menjadi dasar pijakan bangsa dan menjadi leitstar dynamic atau bintang penuntun yang mengarahkan kemana bangsa Indonesia harus mencapai cita-cita dan tujuannya.
BACA JUGA : 94% PNS Pusat Tolak Ibu Kota Pindah, Menpan RB: Jangan Menambah Ruwet Masalah
Nilai-nilai Pancasila itu sendiri masih bersifat prinsip-prinsip dasar atau falsafah dasar, sementara UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar yang masih bersifat norma-norma indikatif atau menegaskan dan bersifat optatif atau ideal.
“Oleh karena itu diperlukan panduan dasar (guiding principle) yang bersifat menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan norma dasar dalam UUD NRI 1945 dalam kebijakan dasar pembangunan nasional melaui hadirnya konsep Haluan Negara dan Haluan Pembangunan Nasional yang menjadi pegangan setiap pelaksanan pembangunan nasional dan juga daerah,” jelas legislator asal daerah pemilihan Malang Raya.
Di sinilah letak pentingnya bangsa Indonesia kembali memliki konsep Haluan Pembangunan Nasional yang memberikan arahan dasar yang mengikat bukan hanya pihak eksekutif baik pusat maupun daerah, tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya agar mereka semua berada dalam satu persepsi dan frekuensi yang sama dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan nasional.
Panduan pembangunan nasional tersebut sangat penting agar di tengah derasnya arus globalisasi yang sarat dengan berbagai kepentingan asing ini tidak menyeret bangsa Indonesia menjadi obyek pembangunan bagi kepentingan asing belaka tetapi kita mampu menjadikan negara Indonesia yang berdaulat secara politik dengan pembangunan ekonomi yang mengutamakan kekuatan bangsa sendiri serta dengan tetap menjaga kepribadian Indonesia yang berpijak pada kebudayaan bangsa sendiri.
“Mudah-mudahan MPR yang akan datang benar-benar dapat menginsafi pentingnya lembaga dengan kewenangan tertinggi ini dapat menghadirkan kembali Haluan Negara dan Haluan Pembangunan Nasional melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945,”
“Dirgahayu ke 74 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Rumah Permusyawaratan dan Kebangsaan Indonesia,”. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Universitas Sumatera Utara Raih Juara 1 Debat Konstitusi MPR
Redaktur & Reporter : Natalia