jpnn.com - JAKARTA - Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) boleh berbeda pendapat soal tanggal awal Ramadan atau hal-hal yang menyangkut keagamaan lainnya. Namun, dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu satu suara soal Pilkada DKI 2017.
Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta menginginkan adanya perubahan kepemimpinan di ibu kota. Hal itu diimplementasikan dengan mengeluarkan kriteria calon gubernur yang layak dipilih warga Muhammadiyah dan juga masyarakat Jakarta secara keseluruhan.
BACA JUGA: Sterobac, Wound Cleanser Dalam Negeri buat Pasien Kalangan Bawah
"Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah memang tidak masuk dalam politik praktis. Namun kami (PW Muhammadiyah DKI) diwajibkan mengeluarkan kriteria pemimpin untuk menjadi panduan masyarakat dalam memilih. Kriteria pemimpin yang kami keluarkan tersebut akan terus kami sosialisasikan kepada masyarakat," ujar Ketua Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah DKI Jakarta Syahrul Hasan, kemarin (9/9).
Ketika ditanya perihal Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan maju kembali dalam Pilgub DKI 2017, Syahrul mengakui sosok Ahok memang tidak masuk dalam kriteria yang ada. Sebab menurut penilaian Muhammadiyah DKI, kepemimpinan Ahok sejauh ini selalu mengedepankan kekerasan dan mengesampingkan nilai kemanusiaan.
BACA JUGA: Ahok Akui Perlakukan Warga Bukit Duri Berbeda dari Kemang
Syahrul mencontohkan, dalam hal penggusuran warga miskin di sejumlah wilayah, selalu saja jatuh korban. Hal itu terjadi lantaran didahulukan penggunaan aparat dari pada cara persuasif.
"Biar bagaimanapun warga miskin di Pasar Ikan, Kampung Pulo, Kalijodo, Bukit Duri, Rawajati, PKL Tanah Abang, Monas, dan wilayah yang digusur lainnya adalah rakyat kita sendiri. Tidak seharusnya penggusuran dengan cara kekerasan seperti yang dipertontonkan Ahok," tegas Syahrul.
BACA JUGA: Ahok Sebut Warga di Bantaran Kali Sama Dengan...
Syahrul juga menyoroti perihal sikap tebang pilih Ahok terhadap warga kaya yang terkesan diistimewakan. Kendati sudah jelas-jelasn melanggar peruntukan, seperti di Kemang, Kali Krukut serta pengembang reklamasi yang membangun pulau tanpa izin, Ahok sangat nyata pembelaannya.
"Kondisi ini tentu menimbulkan rasa tidak adil di tengah masyarakat. Sikap tidak adil Ahok ini membuatnya tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang dikeluarkan Muhammadiyah," terang dia.
Hal serupa juga terungkap dari kalangan Nadliyin di Jakarta. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta terus memantau perkembangan politik di ibu kota. Namun satu hal yang sudah dipastikan oleh NU, yakni tidak akan memberikan dukungannya kepada calon gubernur yang mengedepankan kekerasan serta arogan dan semena-mena terhadap rakyat miskin.
Demikian disampaikan Wakil Majelis Syuro PWNU DKI Jakarta KH Yusuf Aman belum lama ini. "Pastinya NU tidak akan memilih pemimpin yang arogan, kami mengerti bagaimana suara rakyat Jakarta," tutur dia.
Yusuf mengaku miris dengan jalannya pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI saat ini. Menurut dia, pola kepemimpinan yang dijalankan begitu gaduh dan jauh dari kesejukan. Apalagi Pemprov DKI Jakarta juga terbelit banyak masalah hukum. Mulai dari kasus UPS, kasus RS Sumber Waras, hingga Reklamasi Jakarta Utara.
Menurut Yusuf, situasi politik di Jakarta saat ini memang butuh perhatian semua pihak. Karenanya, Yusuf meminta agar kedepan masyarakat DKI bersatu padu dan sama-sama berfikir bagaimana membangun Jakarta kedepan yang lebih baik.
"Masyarakat harus dibantu dibukakan hatinya, agar mengetahui kondisi pemerintahan yang seutuhnya. Bukan hanya sepotong-sepotong. Masyarakat harus mulai diajak untuk berfikir kritis," ungkap dia.
"Tentu kami tidak akan masuk ke wilayah politik praktis. Karena memang secara struktural NU tidak boleh berpolitik, tapi secara kultural suara arus bawah di NU adalah gambaran nyata. Makanya ?semua elemen masyarakat tidak boleh lagi bercerai berai," pungkas Yusuf. (wok/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lantai Kamar Mandi Jebol, Tukang Las Tewas Hanyut di Kali
Redaktur : Tim Redaksi