jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras aksi pembakaran kitab suci Al-Qur'an yang dilakukan oleh politisi sayap kanan garis keras Swedia Rasmus Paludan.
"MUI mengecam keras aksi intoleran tersebut yang seharusnya tidak terjadi di negara Swedia yang tingkat kesejahteraan negaranya dianggap telah tinggi," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu.
BACA JUGA: Demo 11 April Bukan Alasan Tak Puasa, Begini Kata Pihak MUI
MUI berpandangan bahwa pembakaran Al-Qur'an adalah pelecehan terhadap agama, kata dia.
MUI mendukung pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI bahwa menggunakan argumentasi kebebasan berekspresi dalam kasus ini adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab dan tidak terpuji.
BACA JUGA: MUI Komentari Video Jemaah Menyanyi Indonesia Raya Sebelum Tarawih, Begini Kalimatnya
MUI berpandangan bahwa tindakan politisi dan kebijakan PM Swedia yang membela aksi tersebut dengan argumentasi kebebasan beragama bertentangan dengan resolusi PBB tentang Dialog Antar Peradaban (1998) dan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamofobia (2022).
"Oleh karena itu MUI mengajak pemerintah dan warga Swedia untuk menghormati dan melaksanakan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamofobia dan tidak menjadi bagian dari islamofobia serta tidak melindungi pelaku islamofobia," kata Sudarnoto.
BACA JUGA: Ketua Bidang Fatwa MUI Minta Pemerintah Fokus Menyediakan Vaksin Halal
MUI mengajak masyarakat internasional untuk menghormati Resolusi PBB tentang dialog antarkeyakinan dan dialog antarperadaban untuk meningkatkan saling memahami, saling menghormati dan saling bertoleransi.
"MUI meminta pemerintah Indonesia agar mengirimkan nota protes dan memanggil Dubes Swedia di Jakarta," kata Sudarnoto.
MUI menyerukan kepada umat Islam di seluruh dunia dan Indonesia pada khususnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan agar tetap bersabar, menahan diri, serta tidak terprovokasi oleh tindakan tidak beradab kepada umat beragama tersebut. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif