jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi menilai pemerintah telah melakukan langkah tepat dengan menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, menempuh jalur hukum justru demi penghormatan pada hak asasi manusia (HAM).
“Kalau misalnya pemerintah ingin membubarkan ormas apa pun ya harus melalui mekanisme hukum dan perundang-undangan. Dan tetap mengindahkan hak asasi manusia, itu prinsip pertama," ujar Zainut saat dihubungi, Jumat (12/5).
BACA JUGA: Bacalah, Larangan Tegas untuk Anggota HTI
Lebih lanjut Zainut mengatakan, HTI sampai saat ini memang bukan anggota MUI. Meski demikian, katanya, jalur hukum yang ditempuh pemerintah untuk membubarkan HTI justru untuk menghindari kesewenang-wenangan.
Selain itu Zainut juga mengatakan, melalui proses di pengadilan maka tuduhan-tuduhan ke HTI bisa diuji di persidangan. "Artinya, bagaimana HTI bisa menjelaskan yang selama ini disoal, yaitu bagaimana menjelaskan hubungannya terhadap NKRI dan Pancasila, termasuk hukum yang diakui di Indonesia," ujarnya.
BACA JUGA: Pembubaran Ormas Anti-Pancasila Harus Didukung Semua Kalangan
Sejauh ini, katanya, MUI tidak melihat adanya penyimpangan yang ditunjukkan HTI dalam hal akidah, syariah, amaliyah ataupun dakwah. “Kalaupun ada perbedaan masih dalam wilayah ikhtilaf,” tegasnya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Solusi Gubernur Ganjar Atas Gesekan Wacana Pembubaran HTI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kita Yang Besarkan HTI Rasanya
Redaktur & Reporter : Antoni