jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Kiai Munahar Muchtar menyebut pembentukan pasukan siber tidak terkait dana hibah yang digelontorkan Pemprov DKI sebesar Rp 10,6 miliar.
Pasukan siber yang dibentuk MUI sebelumnya disebut juga untuk membela Gubernur DKI Anies Baswedan dari serangan pendengung atau buzzer.
BACA JUGA: MUI Bentuk Pasukan Siber Bela Anies, Wagub DKI Bilang Begini
"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," ujar Kiai Munahar Muchtar dalam pernyataan tertulisya, di Jakarta, Sabtu (20/11).
Menurut Munahar, rapat Bidang Infokom MUI DKI Jakarta pada Jumat (11/10) membicarakan program ke depan serta makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama.
BACA JUGA: Tak Ada Solusi dari Pemprov DKI, Daerah ini Tetap Langganan Banjir Selama Puluhan Tahun
"Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army," katanya.
Munahar lebih lanjut mengatakan pasukan siber dibentuk atas inisiatif MUI DKI untuk melawan informasi hoaks, sebagai upaya membela umat dan ulama.
BACA JUGA: Puluhan Guru dan Siswa Positif Covid-19, PTM Terpaksa Dihentikan
"Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama, adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma'ruf nahi munkar," katanya.
Terkait dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan pasukan siber MUI DKI Jakarta, Munahar menyebut anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber.
Namun, untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.
"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," katanya.
Menurut Munahar, orang yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah tak paham tentang MUI dan tak mengerti soal tugas MUI.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai langkah MUI DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan pendengung yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 10,6 miliar.
"MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta."
"Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman kepada wartawan.
Menurut Lukman, dana hibah Pemprov DKI Jakarta dari APBD sesungguhnya bersumber dari rakyat, bukan dari gubernur.(Antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang