jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta DPR dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan RUU Larangan Minuman Keras (Miras).
MUI menilai, RUU Larangan Miras sudah lama dibahas tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan segera dirampungkan. Padahal RUU ini sangat ditunggu masyarakat mengingat sudah banyak korban nyawa yang berjatuhan akibat minuman keras.
BACA JUGA: Habis Rekomendasi Kemenag Terbitlah Sertifikasi MUI
"Kami heran di negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, peredaran miras begitu bebas, tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Di negara barat yang liberal saja pengaturannya sangat ketat tidak semua orang bisa memproduksi dan mengonsumsi miras secara bebas di sembarang tempat," kata Waketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, Rabu (30/5).
MUI menengarai ada pihak-pihak yang tidak ingin RUU ini segera selesai karena ada kepentingannya terganggu.
BACA JUGA: Mubalig Belum Terkenal Bakal Dites Kompetensi
MUI meminta kepada Panitia Kerja (Panja) RUU Larangan Miras untuk secara terbuka dan transparan melaporkan kepada publik mengapa pembahasan RUU ini macet. Ini agar masyarakat tahu fraksi-fraksi yang mendukung dan yang menghambat pembahasan RUU tersebut.
Zainut memastikan, MUI akan terus mengawal pembahasan RUU ini secara cermat dan serius karena RUU ini sangat penting untuk mengatur regulasi Miras di Indobesia.
BACA JUGA: Kemenag Terbitkan Daftar Dai, Ini Rencana Lain MUI
Jika diperlukan MUI akan melakukan konsolidasi dengan ormas-ormas Islam dan semua komponen bangsa untuk melakukan aksi unjuk rasa meminta dipercepatnya pembahasan dan pengesahannya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Imbauan MUI terkait Rilis 200 Nama Mubalig
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad