jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kes) tak sesuai syariah alias haram mendapat tanggapan beragam, termasuk dari Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon.
Dalam fatwanya, MUI mengharamkan BPJS Kesehatan karena ada tiga hal yang tidak sesuai dengan syariah. Yakni, ada unsur gharar, maisir dan riba. [Lihat: Di Balik Keluarnya Fatwa MUI: BPJS Kesehatan Tak Sesuai Hukum Islam]
BACA JUGA: Markas Digeledah Polisi, Ini Arahan Menteri Rachmat Gobel
Unsur ribanya karena ada bunga melalui penerapan denda 2 persen bagi peserta penerima upah dan bukan penerima upah jika terlambat membayar iurannya.
Namun di mata Fadli Zon, adanya bunga tersebut hal biasa sebagaimana bank-bank yang ada saat ini.
BACA JUGA: Dicap Haram, BPJS Kesehatan Malah Beri Apresiasi buat MUI
"Kan biasa bunga itu. Nanti bank juga haram (kalau bunga itu disebut haram)," ujar Fadli Zon di gedung DPR Jakarta, Rabu (28/7).
Menyikapi solusi atas fatwa MUI dengan membentuk BPJS Kes syariah, Fadli Zon malah menilai bila hal itu hanya akan membuat pusing.
BACA JUGA: MUI Ingin Masyarakat Diberi Pilihan
Justru dia berharap pemerintah konsisten dalam mengalokasikan dana kesehatan sebesar 5 persen, sehingga rakyat tidak perlu lagi ikut BPJS Kesehatan.
"Kalau bentuk lembaga gitu kan mikin pusing. Harusnya kalau konsisten 5 persen untuk kesehatan (dalam APBN), mestinya mereka (rakyat berobat) gratis gak perlu BPJS. Karena dananya ada 5 persen," pungkasnya. (fat/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... NU Anggap MUI Terlalu Mudah Keluarkan Fatwa
Redaktur : Tim Redaksi