MUI: Insiden HKBP Bermuatan Politis

Gereja di Indonesia Terbanyak di Asia

Minggu, 19 September 2010 – 04:28 WIB

JAKARTA - Insiden penusukan dan penganiayaan oleh sejumlah oknum terhadap pendeta dan jemaat Huria Kristen Batak Protestan di Ciketing Asem, Bekasi terus bergulirHasil temuan sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) disinyalir ada upaya politisasi dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu (12/9) silam

BACA JUGA: Yakin Eks Anggota DPR Tak Akan Kabur



Menurut Ketua MUI Amrullah Ahmad, substansi masalah peristiwa Ciketing adalah perizinan peribadatan yang sudah diatur dalam peraturan bersama
Namun belakangan isu itu justru diarahkan untuk pencabutan Peraturan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 8 dan no 9 Tahun 2006 tentang perizinan tempat ibadah.

"Temuan kami bahwa ada tendensi gerakan politis yang ingin mencabut aturan tersebut

BACA JUGA: Meski Bertemu SBY, Yakin Tetap Netral

Padahal sebenarnya aturan itu sudah diterapkan dengan baik dan rapi," ujar Amrullah  usai menerima Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta Sabtu (18/9) kemarin.

Amrullah mengatakan, peraturan yang ditetapkan dua Menteri itu adalah acuan yang digunakan untuk menghindari benturan antar umat beragama
Namun  implementasinya kadang tidak terlalu dimengerti oleh para kepala daerah

BACA JUGA: Calon Kapolri Diusulkan Model Paket

MUI mengindikasikan, jika aturan tentang perizinan tempat ibadah dicabut maka justru akan timbul gejolak dalam masyarakat."Kalau aturannya dicabut, justru dikhawatirkan akan terjadi anarkisme," ujarnya.

Hal yang sama dilontarkan koordinator GPP, Damien DematraMenurut dia, masyarakat harus berhati-hati terhadap upaya provokasi dan gerakan politisasi peristiwa HKBP CiketingTujuannya menemui MUI kali ini adalah mencari solusi dan langkah umat ke depan agar sesuai dengan koridor"Yang terjadi sekarang, semua pihak lalai mendengarkan suara warga asli CiketingJustru suara warga di sekitar tanah kosong itulah yang paling di dengar," kata dia.


Menurut Damien, ada banyak versi kejadian yang beredar soal peristiwa yang sebenarnya terjadiVersi pertama menyebutkan jemaat HKBP sedang berjalan konvoi menuju tempat beribadah mereka di daerah CiketingDi perjalanan tiba-tiba ada sebuah motor yang datang langsung menyerang dan menusuk salah satu jemaat HKBP.

Versi kedua, kata Damien, ketika kejadian itu jemaat HKBP diundang untuk berkumpul di masjid dengan status undangan SMS dari para masyarakatTernyata karena banyaknya warga yang mudik acara pun dibatalkanDalam perjalanan pulang mereka bertemu sejumlah orang yang juga berkonvoi"Lalu ada provokasi hingga insiden penusukan terjadi dan ada jatuh korban," kata Damien.

Versi yang terakhir, kata dia, bahwa dalam perjalanan jemaat HKBP tiba-tiba dihadang sebuah motor yang langsung menyerang dan melakukan penusukan lalu pergi begitu sajaKemudian kedua masa ini bersitegang dengan kelompok massa lain hingga ada yang luka-luka.

Secara terpisah, Presiden World Conference Religion for Peace (WCRP) KH Hasyim Muzadi meminta agar kasus ini tidak sampai mengarah pada penghapusan Peraturan Bersama dua Menteri tentang Pengaturan Pendirian Tempat PeribadahanSebab, bila aturan dicabut, justru akan mengundang ekses yang lebih luas dari sekedar peritiwa itu sendiri.

"Kalau acuan nasional tidak ada, daerah akan membuat aturan sendiri-sendiri yang akan semakin menjadi runyam," kata HasyimMantan Ketua PBNU itu mengakui, boleh saja peraturan itu dinilai kurang sempurna, namun isinya tetap merupakan konsensus bersama tokoh-tokoh agamaSolusi yang terbaik saat ini, kata dia, ada di tangan Kepala Daerah yang dapat mengarahkan ke mana dan di mana tempat kebaktian itu seharusnya beradaHasyim juga mengkritik Direktorat Jenderal (Dirjen) Kristen Kementerian Agama yang dinilai terlalu gampang merekomendasikan terbentuknya sinode"Sehingga memperbanyak sekte-sekte dalam agama Kristen yang mengakibatkan setiap sekte meminta gereja sendiri-sendiri, ada juga gereja yang diisi hanya dua orang saja," jelasnya.

Hasyim menerangkan, pihak Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) sudah sangat berat mengatur ratusan gereja yang ada di bawah naungannyaHasyim menambahkan, dari catatan yang ada, Indonesia merupakan negara yang memiliki gereja terbanyak di kawasan AsiaNamun selanjutnya, dari perkembangan peristiwa di Bekasi sangat dirasakan ada pihak tertentu yang hendak mengaduk-aduk, serta berselancar di atas peristiwa itu(zul)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Baru Hanya Serius 100 Hari


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler