jpnn.com, JAKARTA - Setelah dilakukan percobaan, mulai hari ini (31/10) semua pintu tol di Indonesia mewajibkan transaksi elektronik.
Pengelola tol memastikan bahwa 99 persen gerbang tol sudah siap untuk pembayaran nontunai Vice President Operations Management PT Jasa
Marga Raddy R. Lukman mengatakan, untuk mencapai 100 persen pelayanan transaksi nontunai, ada beberapa hal yang akan diupayakan.
BACA JUGA: Dewan Khawatir Pemberlakunan E-Toll Berdampak PHK Karyawan
"Salah satu upaya adalah mengubah gardu tol hybrid menjadi gardu semiotomatis," katanya dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta kemarin (30/10).
Artinya, di beberapa pintu tol masih ada petugas yang akan membantu jika pengendara mengalami kesulitan.
BACA JUGA: Mandiri Sudah Terbitkan 10 Juta Kartu E-money
Kesulitan yang biasanya menghambat adalah saldo yang kurang atau kartu yang rusak.
Raddy menyatakan bahwa petugas di pintu tol akan membantu. "Kami juga tengah menawarkan dari pihak Himbara (Himpunan Bank Milik Negara, Red) untuk menyediakan layanan top up di area tol. Kami sudah ada tempat di beberapa titik," ujarnya.
BACA JUGA: Tawarkan Kemudahan Transaksi, Citilink Gandeng Bank Mandiri
Namun, Raddy menyarankan agar masyarakat rutin mengecek saldo di kartu elektroniknya.
Di tempat terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui bahwa transformasi tunai menjadi nontunai bukanlah hal mudah.
Karena itu, pada pelaksanaan pembayaran tol secara nontunai hari ini, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) masih akan menyediakan gardu hybrid yang melayani pembayaran nontunai maupun tunai.
Basuki mengatakan, setiap gerbang tol nanti menyiapkan satu gardu hybrid. Dia menambahkan, minggu lalu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI).
"Mungkin sekarang ini masih butuh adaptasi. Jadi, tetap ada gardu untuk bayar cash (tunai, Red). Satu saja. Semua gerbang tol juga tetap harus ada penjaganya," tutur Basuki di kantor Kementerian PUPR kemarin.
Menurut dia, masyarakat masih perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Langkah itu juga diambil sebagai tanggapan atas aspirasi YLKI dan lembaga konsumen lainnya yang menilai masyarakat masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
"Mengubah kebiasaan orang itu kan enggak sak deg sak nyet. Enggak bisa langsung putus jebret. Ini kan perubahan sosial," kata Basuki.
Pihak Himbara sebagai bank yang mendukung transaksi nontunai pun memiliki beberapa persiapan.
Salah satunya, menyediakan 1,5 juta kartu e-toll secara gratis. Menurut perwakilan Himbara Nandan Sandaya, hingga saat ini baru separo kartu e-toll gratis yang terdistribusi.
"Jika pada 31 Oktober atau setelahnya masih, maka bisa dinikmati masyarakat," tuturnya.
Nandan menjelaskan, ada tiga periode ketersediaan kartu pembayaran elektronik.
Pada periode pertama, 15 Oktober, harga kartu didiskon 10 persen.
Setelah itu, Himbara membagikan 1,5 juta kartu e-toll secara cuma-cuma. "Kalau kartu habis, baru dikenakan harga normal," terang dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menuturkan, program e-toll yang dilakukan sekarang merupakan batu loncatan.
"Akhir 2018 kami berharap tidak ada pemberhentian di tol," ucap dia.
Herry mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan program lewat tol tanpa berhenti.
"Kami sedang uji coba dengan DAMRI. Ke depan, di Denpasar juga akan dilakukan uji coba," imbuhnya. (lyn/and/c11/agm/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Genjot Penerbitan E-Money, Mandiri Incar Rp 6 Triliun
Redaktur & Reporter : Natalia