jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan nama-nama produsen minyak goreng curah yang nakal yang tidak memenuhi target produksi.
Dia bahkan mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan sanksi tegas terhadap produsen minyak goreng yang mbalelo tersebut.
BACA JUGA: TNI AL Tangkap Kapal Asing Pengangkut Minyak Goreng
"Negara jangan mau dipermainkan segelintir pengusaha nakal ini dan mengorbankan pengusaha yang patuh. Pemerintah agar terbuka soal ini, karena masyarakat pun dapat memberi sanksi sosial kepada produsen nakal tersebut dengan tidak membeli produk mereka lainnya," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/5).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut produsen minyak goreng yang "mbalelo" tersebut layak diberi sanksi agar persoalan ini dapat teratasi.
BACA JUGA: Harga Minyak Goreng Tak Kunjung Turun meski Ada Larangan Ekspor, Ini Penyebabnya
Sebab, pasokan bahan baku melimpah, produksi minyak goreng masih langka dan menyebabkan harga di pasaran masih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET).
"Pengumuman itu penting, agar publik tahu persis masalah sebenarnya dari persoalan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng curah di pasaran,” ungkapnya.
BACA JUGA: Larangan Ekspor CPO Diberlakukan, Harga TBS Sawit Anjlok, Mulyanto Minta Pemerintah Lakukan Ini
Mulyanto masih meyakini bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya di tingkat distributor, tetapi yang utama adalah di produsen.
“Laporan Kemenperin terakhir menunjukkan bahwa jumlah produksi minyak goreng masih jauh di bawah angka kebutuhan harian, yakni delapan ribu ton per hari," jelas Mulyanto.
Dia heran seharusnya kebijakan pelarangan ekspor CPO atau crude palm oil membuat persediaan bahan baku untuk minyak goreng domestik akan berlimpah.
Bila kenyataannya masih langka, maka patut diduga bahan baku tersebut tidak diolah menjadi minyak goreng tetapi hanya disimpan di tangki stok.
Mulyanto menilai kalau produsen tidak berkomitmen untuk memproduksi minyak goreng curah sesuai target kuota, maka kebijakan pemerintah tetap tidak akan efektif. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi