jpnn.com - JAKARTA - Munas islah pada bulan Oktober yang diwacanakan oleh anggota Tim 10 Yorrys Raweyai ternyata bukan hanya bertujuan menyatukan kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono saja. Menurut Yorrys, tujuan utama munas islah adalah melahirkan Golkar baru sebelum bergulirnya Pilkada 2015.
"Kami akan melahirkan Golkar baru dengan pemimpin baru dan ikon baru sebelum 9 Desember (Pilkada), ini kalau mau Golkar besar ke depan," ujar Yorrys usai menjadi pembicara di acara bedah buku di Jakarta, Sabtu (12/9).
BACA JUGA: Yorrys dan Nurdin Sudah Bicara 4 Mata soal Golkar, Ini Isinya
Yorrys menjelaskan, pada munas tersebut, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono tidak diperkenankan maju jadi calon ketua umum (caketum). Dia berpandangan, munas harus bisa munculkan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Papua ini menyebut sejumlah nama yang layak memimpin Golkar ke depan. Di antaranya ada Setya Novanto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Priyo Budi Santoso dan Ade Komaruddin.
BACA JUGA: Bond Kecam Aksi Pemukulan terhadap Demonstran saat Tuntut Jokowi Mundur
"Kan ada banyak kader yang mau jadi. Kalau saya tidak mau, gw udah tua nih. Mereka ini aja yang akan kami dorong," ucap wakil ketua umum Partai Golkar versi Munas Jakarta ini.
Lalu ke mana Agung dan Aburizal akan dibuang usai munas islah? Yorrys memiliki gagasan memberikan kedua tokoh itu posisi terhormat di luar struktur DPP Partai Golkar.
BACA JUGA: Dianggap Lalai, DPR Minta Pemerintah Arab Saudi Bertanggung Jawab
"Kami akan bicara berikan tempat terhormat sebagai negarawan. Umpamanya satu ketua dewan pertimbangan, satunya ketua dewan penasehat," jelas Yorrys.
Yorrys percaya gagasan ini merupakan solusi terbaik agar Golkar bisa tetap eksis di Pilkada 2015. Dia bahkan mengaku akan tetap menggelar munas islah meski tanpa persetujuan dari Aburizal ataupun Agung.
"Kami belum tahu mereka setuju atau tidak, kita bicara dulu. Dia gak mau, tetap bikin juga, kan begitu," pungkas anak buah Agung Laksono ini. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bila Rangkap Jabatan, Kebijakan Para Menteri Ini Tidak Sah
Redaktur : Tim Redaksi