jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Nasional ke-X FKPPI yang akan digelar pekan depan bukan sekadar forum untuk membahas perubahan kepengurusan.
Organisasi Kemasyarakatan berseragam loreng itu punya agenda lebih besar, yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.
BACA JUGA: Kader FKPPI Harus Selalu di Depan dalam Mengawal Republik Indonesia
Demikian disampaikan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/12).
Dia mengungkapkan bahwa munas mendatang akan fokus pada upaya konsolidasi demi mengukuhkan peran FKPPI dalam giat bela negara.
BACA JUGA: KNPI dan FKPPI Bersinergi Bantu Pemerintah Menangani Covid-19
"Karena FKPPI ini adalah anak-anak dari para pejuang pendiri bangsa ini. Oleh karena itu inti dasar dari FKPPI atau dasar ber-FKPPI itu adalah berbela negara," ujar Pontjo.
Pengusaha nasional itu mengatakan bahwa saat ini negara tengah menghadapi ancaman-ancaman yang bentuknya sangat kompleks.
BACA JUGA: Kapolres Soal Anggota FKPPI Langkat yang Tewas Dihabisi Sekelompok Ormas
Karena itu, lanjut dia, seluruh elemen perlu dilibatkan untuk membela negara.
Dia mengambil contoh program vaksinasi nasional yang jadi kunci dalam memerangi penyebaran COVID-19.
Skala program yang sangat masif membuat pemerintah harus melibatkan TNI, Polri, dan elemen-elemen lain.
"Ruang-ruang seperti ini harus dibantu dan diisi juga oleh FKPPI," ujar Pontjo.
Menurut Pontjo, FKPPI memiliki kekuatan besar yang akan sangat berguna dalam mendukung upaya bela negara.
Banyak pula kader FKPPI yang duduk di kursi eksekutif, legislatif dan pimpinan masyarakat.
"Kekuatan real ini yang harus kita reorganize, untuk kepentingan bela negara. Itulah yang perlu kita rumuskan dalam Munas ke 10, nanti," pungkasnya.
Munas X FKPPI bakal digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 20-22 Desember 2021.
Sekretaris Jenderal FKPPI Anna R Legawati mengatakan bahwa Munas FKPPI akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka hajatan akbar FKPPI tersebut.
"Dalam menjaga protokol kesehatan maka yang diundang yakni hanya 34 pengurus daerah, yang setiap daerah dua orang, lalu ada dewan pakar, dewan pembina dan pengurus pusat, ada juga yang hadir secara online," ujar Anna. (dil/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Adil