BACA JUGA: Sulbar Berharap Dana Hibah Rp5 T
Pasalnya, Musda yang baru-baru ini disebutkan sempat digelar oleh kepengurusan BPD Gapensi Sumsel di bawah HM Syarofie, dipandang tak sesuai dengan AD/ART organisasi."Belum tahu bakal berapa lama
BACA JUGA: Dugaan Korupsi di Musi Rawas Masuk KPK
Kami meminta BPP Gapensi menggelar Musda yang sah dan sesuai dengan AD/ART"Awalnya, dalam Musda yang dipimpin oleh kepengurusan HM Syarofie tanggal 30 Desember 2009 lalu, terjadi deadlock
BACA JUGA: Lihan Simpan Istri Muda, Ditemukan Aset Rp14 Miliar
Di mana salah satu persoalannya adalah keberadaan tambahan peserta (dengan hak suara) yang dimasukkan begitu saja, yang katanya merupakan pengurus baru BPC PrabumulihPadahal dari Prabumulih sama sekali belum ada Muscab (untuk kepengurusan baru)Nah, setelah deadlock itu, sampai kini belum ada keputusan atau pertemuan lagiSampai tiba-tiba, tanggal 7 Januari kemarin katanya telah digelar Musda Lanjutan, oleh kepengurusan BPD di bawah HM Syarofie," papar Firdaus pula.Dijelaskan Firdaus, oleh karena itulah, saat ini ada sekitar 20 orang perwakilan dari tujuh BPC Gapensi se-Sumsel yang datang ke Jakarta dan menginap di kantor BPP Gapensi"Kami meminta BPP membuat keputusan agar dilakukan MusdaIntinya, karena dari Musda 30 Desember 2009 yang dilaksanakan di Palembang tidak ada keputusanYang berarti sekarang ini sedang tak ada kejelasan kepengurusan," bebernya.
Selain Firdaus, mereka yang ikut dalam rombongan BPC Gapensi se-Sumsel tersebut antara lain adalah Ali Roja'i (BPC Gapensi Muba), H Kalung (OKI), Novarizal, Khaidir, Ramogers, Amiri Arifin dan Karmanto (dari BPC Banyuasin), Riduan (BPC Empat Lawang), Darmadi (Muara Enim), Azim Zum (Lubuk Linggau), serta HM Birmansyah (BPC Gapensi Prabumulih)Massa aksi Gapensi dari beberapa daerah di Sumsel tersebut, Kamis (14/1) siang sempat bertemu dengan Wakil Ketua I BPP Gapensi Bidang Organisasi, Abdul Rahman.
Sayangnya, Ketua Umum BPP Gapensi Soeharsojo sedang tidak berada di tempatItu pulalah alasan mereka ingin tetap menginap di kantor pusat Gapensi, agar bertemu dengan Ketua Umum dan mendapatkan keputusan pasti untuk dilaksanakannya Musda"Yang jelas dari penjelasan Pak Rahman (Wakil Ketua I), hingga detik ini (Kamis sore, Red) belum ada SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum BPP Gapensi tentang kepengurusan BPD Gapensi Sumsel," ujar Firdaus pula.
Rahman sendiri di dalam rapat dengan massa penuntut dari Sumsel tersebut mengatakan, permintaan mereka akan disampaikan kepada jajaran pengurus BPP, terutama kepada Ketua Umum"Nanti informasi dan tuntutan ini akan kami sampaikan kepada Ketua Umum dan pengurus pusat," kata Rahman, yang menurut Firdaus pula, pada dasarnya dalam pertemuan itu telah menunjukkan keselarasan pemikiran terhadap persoalan ini dengan mereka yang hadir dari Sumsel(gus/ito/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jagal Sadis Hanya Divonis 5 Tahun
Redaktur : Tim Redaksi