Mutasi Pejabat Daerah Hambat Tender Gudang

Senin, 28 September 2009 – 18:23 WIB
JAKARTA- Mutasi pejabat Kepala Dinas di beberapa daerah biasanya dianggap hal yang wajarBaik untuk kepentingan perwujudan pemerintahan yang efektif, atau sekadar tour of duty untuk mengikuti kepentingan pejabat tertinggi di daearh tersebut.

Namun, bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pergantian pejabat seperti Kepala Dinas tersebut justru membuat terhambatnya program kerja

BACA JUGA: Industri Musik Rugi Rp3 T per Tahun

Salah satunya menghambat proses tender pembangunan gudang di daerah.

"Di daerah sangat sering terjadi mutasi atau pergantian kepala dinas
Hal ini cukup menyulitkan kami dan menghambat proses tender

BACA JUGA: Terbuka, Pasar Konstruksi Arab Saudi

Bahkan, ada beberapa dinas yang harus kembali melakukan penyesuaian," kata Kepala Bappebti Deddy Saleh  jelasnya di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9).

Selain itu, terhambatnya proses tender gudang tersebut juga disebabkan oleh proses kepengurusan tender digabung dengan proyek lain.

"Kami bahkan sempat juga menemukan bahwa ada beberapa daerah yang kepala daerahnya terlambat menunjuk bendaharawan," ujar Dedy.

Dia menambahkan, pihaknya menjamin hal ini akan segera diselesaikan paling lambat bulan November-Desember 2009 mendatang.

"Memang seharusnya bulan Oktober ini sudah harus rampung, namun dikarenakan adanya hambatan yang telah disebutkan, maka pembangunan fisik dipastikan mundur hingga Desember 2009, " tambahnya.

Sekadar untuk diketahui, pihak Bappebti pada bulan Oktober 2009 ini juga akan meurunkan tim ke semua daerah untuk melakukan peninjuan pembangunan fisik, yang kemudian akan dilanjutkan laporan ke Bappenas setiap bulannya.

Disebutkan, hingga saat ini yang sudah menyelesaikan proses tender dari program stimulus gudang ada sekitar 31 kabupaten/kota, dan sudah memulai perkembangan fisik pada akhir September 2009.

"Realisasi cukup bervariasi, yakni dari 5 hingga 40 persen
Sementara 3 daerah lain yang belum merealisasikan, antara lain Bogor, Sampang dan Sumenep," terangnya

Disebutkan total realisasi hingga saat ini baru hanya mencapai Rp9 miliar dari rencana Rp120 miliar, atau baru sekitar 8 persen

BACA JUGA: Hotel dan Restoran Tak Bayar Pajak

(cha/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kawasan Cihampelas Macet Total


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler