JAKARTA — Pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) berupaya menaikkan mutu pendidikan di Propinsi PapuaProvinsi yang terdiri atas 29 kabupaten/kota ini diupayakan untuk dapat melakukan percepatan peningkatan mutu pendidikan
BACA JUGA: PGRI Pesimis Unas 2011 Berhasil
Dalam hal ini, tentunya didorong secara tripartit antara pemerintah pusat dan daerah, praktisi, dan akademisi dalam pemberdayaan masyarakat secara utuh.Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menyampaikan, pemerintah memberikan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Propinsi Papua
BACA JUGA: Dongkrak Nilai Siswa, Nuh Ancam Potong Anggaran Sekolah
"Penanganan pendidikan di Propinsi Papua tidak bisa dilaksanakan dengan cara biasaDalam acara lokakarya tersebut, terbagi lima kelompok kerja
BACA JUGA: Nuh Tak Tenang Pikirkan BOS dan Unas
Masing-masing kelompok akan membahas percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun, percepatan pemenuhan guru dan peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan model sekolah menengah kejuruan (SMK) terpadu di Papua.Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Propinsi Papua Jammes Modouw mengatakan, guru menjadi prioritas utama penanganan pendidikan di PapuaDia menyebutkan, saat ini terdapat 36 ribu guru di Papua terdiri atas 30 ribu guru pegawai negeri sipil dan enam ribu guru swastaDari jumlah itu, sebanyak empat persen telah lulus sertifikasi"Tantangan berat karena guru berada di daerah sulit dijangkau dan dilema antara meningkatkan sertifikasi guru dan meninggalkan anak tidak belajar," katanya.
Dijelaskan, rekrutmen guru baru cukup tinggi dikarenakan pada dua tahun ke depan sebanyak 30 persen guru akan memasuki masa pensiunKendala yang dihadapi, kata James, pada spesifikasi guru yang direkrut terutama untuk bidang matematika, fisika, dan bahasa asing"Perlu merekrut dari berbagai tempat yang memang tersediaGuru-gurunya kita datangkan dan kita angkat selama dua tahun digaji dengan program guru bantuSetelah itu mereka diangkat kembali menjadi guru tetap oleh kabupaten masing-masing,” ujarnya.
James menyebutkan, anggaran pendidikan mencapai Rp 241 miliar dan diantaranya sebanyak Rp 80 miliar untuk bantuan sosial pembebasan biaya pendidikan di kabupaten/kota dan sebanyak Rp 60 miliar untuk program bantuan anak guru dan beasiswa S1,S2, dan S3Setiap tahun Papua juga mengirimkan guru-guru untuk mendapatkan pelatihan di luar negeriBekerjasama dengan salah satu universitas di Australia, pada tahun ini direncanakan melatih 20 guru dan 20 kepala sekolah(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nginap di Rumah Penduduk, Siswa Australia Belajar Budaya
Redaktur : Tim Redaksi