jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memerintahkan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota dari Fraksi Partai Gerindra di seluruh Indonesia mendesak kepala daerah segera mencairkan insentif tenaga kesehatan (nakes).
"Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Fraksi Gerindra meminta gubernur, bupati, dan wali kota segera mencairkan insentif tenaga kesehatan di setiap daerah masing-masing,” kata Muzani dalam keterangannya, Sabtu (24/7).
BACA JUGA: Mendagri Tito Minta Pemda Realisasikan Insentif bagi Tenaga Kesehatan
Selain itu, Muzani memerintahkan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota dari Fraksi Gerindra se-Indonesia menanyakan perihal kendala pencairan tersebut kepada kepala daerah.
“Sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya,” ungkap ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI itu.
BACA JUGA: Muzani Instruksikan Seluruh Kader Gerindra Dukung Vaksinasi demi Pemulihan Ekonomi
Menurut Muzani, penyaluran insentif bagi nakes masih tersendat. Anggaran insentif nakes Rp 8,85 triliun, baru terealisasi Rp 2,09 triliun.
Muzani menjelaskan selain untuk memenuhi hak nakes, insentif itu juga dibutuhkan untuk menjaga semangat dalam pelayanan kesehatan.
BACA JUGA: Ahmad Muzani: Gerindra Harus Kuat agar Rakyat Sejahtera
Dia menegaskan bahwa insentif itu merupakan hak para nakes dan sukarelawan yang bekerja keras tanpa kenal lelah.
“Mereka rela tidak pulang, mereka bekerja bertaruh nyawa, dan kerja-kerja mereka atas dasar kemanusiaan. Maka, pencairan insentif bagi nakes merupakan suatu hal yang patut untuk disegerakan," imbuhnya.
Muzani mengatakan insentif nakes juga dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan optimisme dan semangat nakes yang bekerja.
"Seperti penambahan rumah sakit darurat dan tempat tidur hingga sukarelawan, maka insentif itu sangat diperlukan untuk mendorong semangat para nakes dan relawan yang bekerja," paparnya.
Menurut dia, mengingat pandemi Covid-19 sudah berjalan hampir dua tahun, tentu pelayanan kesehatan oleh nakes dan rumah sakit harus mendapat apresiasi dengan mempercepat pencairan insentif, bukan justru terhadap.
“Maka, terlambatnya insentif ini harus direspons segera, karena itu merupakan hak nakes," ujar wakil ketua MPR RI itu.
Oleh karena itu, Partai Gerindra menginstruksikan anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia terus mengingatkan kepala daerah agar segera mencairkan insentif bagi nakes.
Partai Gerindra bahkan siap membantu kendala yang dialami kepala daerah dalam mencairkan dana tersebut.
Menurutnya, kalau insentif yang dijanjikan belum keluar, maka harus segera direalisasikan karena itu merupakan hak para nakes.
“Untuk itu kami meminta anggota DPRD Fraksi Gerindra mengingatkan kepala daerahnya untuk segera melakukan pembahasan pencairan dana insentif nakes tersebut dan kami siap bekerja sama dan membantu," jelas Muzani.
Selain itu, Partai Gerindra berkomitmen terus memperjuangkan apa saja yang menjadi hak nakes.
Sebab, nakes merupakan instrumen terdepan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Kita harus memenuhi apa yang menjadi hak daripada nakes, dan Gerindra berkomitmen untuk memperjuangkannya. Apalagi, pandemi ini belum berakhir, angka penularan dan angka kematian masih cukup tinggi," tutup Muzani.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan sampai dengan 17 Juli 2021 realisasi penyaluran insentif nakes baru mencapai Rp 2,09 triliun atau setara 23,66 persen dari pagu Rp 8,85 triliun.
Penyaluran insentif tenaga kesehatan di daerah kabupaten/kota sebesar Rp 1,31 triliun atau setara 18,99 persen dari pagu Rp 6,92 triliun.
Kemudian, realisasi penyaluran insentif nakes di pemerintah provinsi sudah tersalurkan Rp 780,9 miliar atau 40,43 persen dari pagu Rp 1,93 triliun.
Berdasarkan data harian, Jumat (23/7), angka terkonfirmasi positif Covid-19 sebesar 49.071 jiwa. Angka kematian harian mencapai 1.566 jiwa. (boy/pnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy