jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa negara seharusnya bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat Indonesia. Seluruh proses pendidikan wajib menjadi tanggung jawab negara.
“Tetapi, negara mengatakan dana pendidikan itu terbatas,” ungkap Muzani saat berbicara dalam Darul Hikam Education Conference 2020 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (5/3).
BACA JUGA: Ahmad Muzani: Gerindra Harus Kuat agar Rakyat Sejahtera
Padahal, lanjut dia, negara selalu menggelontorkan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran pendidikan nasional. Jumlahnya mencapai Rp 444 triliun pada 2018 dan Rp 587 triliun di 2019.
“Itu pun belum cukup, maka sebagian dari tanggung jawab itu diberikan ke swasta. Itulah yang dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam, itulah yang dipikul oleh lembaga pendidikan dari Muhammadiyah, Persis, NU, dan semua lembaga pendidikan lainya karena pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama,” terang politisi Gerindra itu.
BACA JUGA: Muzani: Selama Berstatus WNI, Pemerintah Berkewajiban Pulangkan 660 Eks ISIS
Dia pun mengakui bahwa semakin besar biaya pendidikan maka makin kompleks masalah yang dihadapi, termasuk problem mutu pendidikan dan kesejahteraan guru yang masih rendah.
Dalam kegiatan tersebut hadir kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sodik Mujahid yang juga pimpinan Darul Hikam. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Ahmad Muzani ke Bacalon Kada dari Gerindra: Tugas Utama Mengurus Orang Miskin
Redaktur & Reporter : Adil