jpnn.com - PONTIANAK - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim berharap semua guru honorer segera menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK.
Dia menjelaskan bahwa pada 2021, sudah ada sekitar 300 ribu guru honorer menjadi PPPK. Nadiem Makarim pun bersyukur karena pada 2022 ini makin banyak pemda yang bersemangat mendukung sehingga didapatkan sekitar 139 ribu formasi guru PPPK.
BACA JUGA: Dapat Laporan Dari Kepsek dan Dinas Pendidikan, Mas Nadiem Langsung SenangÂ
Dengan demikian, Nadiem Makarim berharap tahun depan atau 2023 sudah ada sekitar 600 ribu guru honorer yang menjadi PPPK dari rekrutmen terbesar sepanjang sejarah ini.
Menurut dia, hal ini akan terus dilakukan sampai memenuhi kebutuhan guru di Indonesia. Hanya saja, Nadiem juga menekankan bahwa perlu dukungan dari pemda untuk menyampaikan usulan formasi.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Ingin Lebih Banyak Karya Vokasi Terlibat dalam Fesyen Dunia
"Guru honorer akan menjadi ASN PPPK jika pemerintah daerah mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya," kata Nadiem Makarim saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (25/10).
Oleh karena itu, lanjut dia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus bekerja sama dengan pemda dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar guru honorer bisa menjadi ASN PPPK.
BACA JUGA: Hadir di JMFW, Mas Nadiem Optimistis Indonesia Jadi Pusat Fesyen Muslim Dunia
Menurut Nadiem, selama ini Kemendikbudristek terus mendorong perubahan pada aturan seleksi guru ASN PPPK. Hal tersebut merupakan upaya mengakomodasi masukan dari para guru-guru honorer, sehingga dapat menghadirkan seleksi yang kian berkeadilan. "Sekarang, kami prioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini," pungkas Nadiem Makarim.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menanggapi masalah PPPK di wilayahnya menyampaikan salah satu penyebab kekurangan guru karena ada yang memasuki masa purnatugas setiap tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pontianak telah mengambil beberapa langkah strategis.
"Tahun ini ada 456 PPPK yang kami rekrut, selain itu ada tenaga kerja yang kami rekrut dengan pemberian gaji dari Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) senilai upah minimun regional (UMR) yaitu sebesar Rp 2.750.000 per bulan," kata Edi.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menambahkan bahwa formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan telah diusulkan untuk 2023.
"Kami upayakan tahun depan akan diusulkan formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan. Setelah kami berkoordinasi dengan KemenPAN-RB, tenaga kependidikan yang bisa diusulkan adalah mereka yang mempunyai jabatan fungsional seperti pustakawan, laporan, kepala laboratorium," kata Nunuk Suryani. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi